Jaga Dana Asing Kabur, Pemerintah Bisa Pajaki Valas Jangka Pendek
Chatib mengakui, penerapan kebijakan itu tidak mudah karena membutuhkan payung hukum. Alternatif lainnya adalah pengenaan fee atau biaya yang lebih tinggi terhadap investor yang meletakkan dana di pasar keuangan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang bisa dibebaskan atau dengan biaya yang sangat rendah. "Jadi kalau orang beli saham jangka pendek, fee-nya lebih mahal daripada membeli saham jangka panjang," katanya.
(Baca: Tembus Level Rp 12.000, Darmin: Rupiah Dekati Nilai Fundamental)
Dengan cara itu, pasar di dalam negeri tidak selalu secara mudah dipermainkan hot money yang biasanya mencari tingkat keuntungan tinggi. “Di Jepang (bunga) negatif, dia (asing) masuk ke sini. Nanti begitu di sana (bunga naik), uangnya kembali, kita teriak-teriak lagi,” kata Chatib.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga harus meningkatkan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) pada industri-industri yang berorientasi ekspor. Pasalnya, selama ini kebanyakan FDI yang masuk berorientasi domestik yang pendapatannya dalam rupiah. Padahal, repatriasinya dalam bentuk valas sehingga berdampak pada penurunan surplus neraca pembayaran Indonesia.
(Baca: Banjir Dana Asing ke SUN, Rupiah Akan Terus Menguat)
Deputi Direktur Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) untuk Filipina Edimon Ginting juga menilai, kebijakan tobin tax merupakan langkah tepat untuk mengarahkan investor berinvestasi jangka panjang. Apalagi masih ada ketidakpastian global, sehingga risiko hengkangnya dana asing sangat tinggi. "Itu masih didiskusikan, tapi intinya membuat modal yang masuk lebih stabil,” katanya.
Namun, pemerintah sepertinya belum akan segera mengadopsi kebijakan itu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengaku belum paham kemungkinan kebijakan tersebut bisa diterapkan atau tidak di Indonesia. Meski dia mengakui pembalikan dana investor asing secara mendadak memang harus diantisipasi sejak dini.
