Sri Mulyani Ungkap Tantangan Berat Ekonomi Indonesia di Semester I 2024
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tantangan ekonomi terberat terjadi pada semester I 2024, yang tercermin dari penerimaan pajak yang mengalami kontraksi.
"Di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak yang disampaikan masyarakat pada Maret untuk orang pribadi dan April untuk perusahaan menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam,” ujar Sri Mulyani dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/11).
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, penerimaan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun, atau terkontraksi 6,2% yoy pada semester I 2024. Penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp 1.028 triliun, turun 7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, belanja negara meningkat 11,3% yoy menjadi Rp1.398 triliun. Akibatnya, defisit APBN semester I 2024 mencapai Rp 77,3 triliun atau 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Sri Mulyani menyoroti ketidakpastian politik yang memengaruhi pasar selama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Kondisi serupa juga terjadi di sekitar 70 negara lain yang melaksanakan Pemilu pada tahun tersebut. Meski demikian, Indonesia berhasil melewati ketidakpastian ini.
Selain itu, perubahan iklim yang dipicu oleh cuaca El Nino sejak 2023 memberikan dampak signifikan. Pemerintah harus mengambil langkah untuk membantu masyarakat, khususnya petani yang terdampak musim kering panjang.
“Bantuan pangan diberikan sebagai tambahan dari bantuan sosial yang ada dalam APBN. Selain itu, anggaran untuk pembelian pompa air untuk mengairi sawah-sawah dan subsidi pupuk ditingkatkan guna memastikan petani tetap dapat bertanam dengan biaya yang terjangkau,” kata Sri Mulyani.
Tekanan pada Sektor Keuangan, Rupiah dan Saham
Tantangan berat juga dialami oleh sektor keuangan, pasar surat berharga, dan nilai tukar rupiah. Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo harus berjibaku menghadapi tekanan pada semester I 2024.
"Tak Heran, Ketua OJK Mahendra Siregar menyampaikan indeks harga saham mencapai terendah dalam tahun ini," ujar Sri Mulyani.
Kondisi perekonomian mulai membaik pada Agustus 2024. Namun, ketidakpastian kembali muncul akibat geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah dan hasil Pemilu Amerika Serikat, yang memengaruhi proyeksi ekonomi negara tersebut.
Sri Mulyani juga menyoroti drama fiskal di Amerika Serikat terkait potensi default akibat belum tercapainya kesepakatan mengenai APBN. Permasalahan serupa juga terjadi di beberapa negara lain.
"Perdana Menteri Prancis harus resign dua kali. Di Inggris terjadi perubahan pemerintaha. Di Jerman hari ini tekanan sangat tidak mudah karena faktor APBN," katanya.
Presiden Prabowo Subianto turut memberikan perhatian pada pengelolaan APBN 2024. Pada Selasa (31/12), Prabowo untuk pertama kali mendatangi Kementerian Keuangan guna memastikan penutupan buku APBN berjalan dengan baik.
“Beliau, untuk pertama kali, seorang Presiden Prabowo datang ke Kementerian Keuangan untuk melihat langsung proses tutup buku APBN,” kata Sri Mulyani.
Menyampaikan Pesan Prabowo
Sri Mulyani juga menyampaikan pesan Prabowo agar seluruh pemangku kepentingan bekerja sama menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
“Presiden menyampaikan agar kita memasuki tahun baru dengan membangkitkan rasa optimisme dalam menjaga perekonomian Indonesia. Kita harus terus semakin tangguh, resilient, dan mampu menyejahterakan masyarakat secara adil di tengah perekonomian global yang sangat dinamis dan sulit diprediksi,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan, sebagaimana sering disampaikan Prabowo, Indonesia adalah negara kaya dengan potensi alam serta posisi geostrategis yang luar biasa.
Kekayaan ini harus dikelola dengan asas kekeluargaan, sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa, agar dapat menciptakan kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Mengelola kekayaan negara berdasarkan asas kekeluargaan berarti memanfaatkan seluruh sumber daya untuk dinikmati dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat,” kata dia.
Hal ini, menurut Sri Mulyani, membutuhkan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan berkontribusi dalam mendorong kemajuan nasional.