65% Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Erick Akan Libatkan KPK
Namun begitu, Erick masih tidak ingin mengungkapkan nama perusahaan dana pensiun BUMN yang bermasalah. Dirinya beralasan masalah ini masih dalam proses uji tuntas (due diligence). Adapun, due dilligence merupakan sebuah investigasi, audit, atau review yang dilakukan untuk mengonfirmasi sebuah fakta atau informasi.
Selain itu, Erick mengatakan ada langkah strategis dalam menekan potensi penyimpangan di BUMN, yaitu dengan membuat blacklist. Untuk mengambil langkah ini, Erick mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap BUMN.
"Saya dorong blacklist bersama BPKP. Jangan ada jual beli jabatan," tegasnya dalam acara katanya dalam acara Konferensi Pers Awal Tahun di BUMN, Senin (2/1). Dia menyebut jika ada yang terbukti bermain di dalam BUMN, Presiden RI dapat mencabut hasil audit BPKP tersebut.
Blacklist merupakan satu dari empat agenda besar di Kementerian BUMN. Tiga agenda besar lainnya adalah Pertama, membuat Blueprint 2024-2034. Kedua, adanya Omnibus Law versi BUMN, di mana 45 Permen akan diciutkan menjadi 3 Permen saja. Ketiga, melihat kembali kinerja dana pensiun di BUMN.
