DPR Segera Sahkan RAPBN 2020, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3%

Agatha Olivia Victoria
23 September 2019, 21:20
RAPBN 2020, DPR
ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR
Ilustrasi, seorang anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Rencananya DPR akan sahkan RAPBN menjadi undang-undang pada Selasa (24/9).

Di sisi lain, target belanja negara dalam postur sementara RAPBN 2020 ditetapkan Rp 2.540,4. Belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.683,5 triliun dan transfer daerah dan dana desa Rp 856,9 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 884,6 triliun dan belanja non K/L Rp 798,9 triliun. Sedangkan transfer daerah dan dana desa terdiri dari transfer daerah Rp 784,9 triliun dan dana desa Rp 72 triliun.

(Baca: Sri Mulyani Optimistis Kenaikan Cukai Rokok Tak Ganggu Target Inflasi)

Untuk keseimbangan primer akan berada pada angka Rp 12 triliun dengan defisit sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menghindari opportunity loss.

Seluruh fraksi di DPR telah menyetujui seluruh poin dalam RAPBN 2020 tersebut. Persetujuan dilakukan dalam rapat kerja Banggar bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) beserta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan APBN 2020 memang dirancang untuk mengantisipasi potensi resesi dunia di tahun depan. "Karena itu target-targetnya dibuat serasional mungkin dan alokasi penganggarannya untuk mencegah dampak terburuk dari resesi di 2020," kata Bambang saat ditemui usai rapat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara menyebutkan pemerintah berusaha antisipatif dalam menyusun RAPBN 2020. Terutama, dengan memperhatikan sumber pertumbuhan ekonomi 2020 yang diutamakan berasal dari konsumsi, investasi dan belanja pemerintah.

(Baca: Gubernur BI: Indonesia Jauh dari Ancaman Resesi Ekonomi)

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...