Harry Azhar Azis Kembali Dicalonkan Menjadi Anggota BPK
(Baca: Rencana Pencalonan Anggota BPK dari Politisi Menuai Kritik)
BPK Seharusnya Tidak Diisi Politikus
Munculnya nama-nama politisi dalam bursa seleksi anggota BPK mendapat kritik oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira. Ia menilai penempatan politikus sebagai anggota BPK dirasa kurang tepat.
BPK seharusnya diisi oleh orang-orang yang sudah profesional di bidang keuangan. "Jika pemimpin BPK berasal dari politisi akan mendatangkan masalah, padahal rekrutmen pegawainya sudah profesional," ujar Bhima pada Kamis lalu.
Salah satu proses seleksi angota BPK, yaitu fit and proper test, menurut Bhima diwarnai kepentingan politik partai. Ia menganggap, selama proses seleksi selalu diwarnai kepentingan politik, maka potensi konflik kepentingan akan terus berlanjut.
(Baca: Politikus Pimpin BPK, Pegiat Antikorupsi Desak Revisi Undang-Undang)
Ia mencontohkan, kasus sengkarut audit kerugian negara Sumber Waras di era Harry Azhar Azis. "Kalau diperhatikan, kasus itu kan sangat kental ya nuansa politiknya," ujar Bhima.
Sekadar info, kasus Sumber Waras mencuat setelah BPK menyebut laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu indikasinya, yaitu pengadaan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai.
Karena itu, BPK mencatat pembelian lahan merugikan keuangan negara senilai Rp 191 miliar. KPK pun turun tangan dalam perkara ini dengan meminta BPK mengadakan audit investigasi. Dan sampai sekarang kasus ini mengambang.
