Jokowi Diramal Batasi Anggaran Infrastruktur Jelang Pemilu 2019
Untuk mempersiapkan atlet, Kemeterian Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi Rp 2,8 triliun dalam revisi rancangan anggaran 2017, atau naik 115% dari rencana awal. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan alokasi masing-masing sebesar Rp 1,9 triliun dan Rp 3,3 triliun dalam revisi rancangan anggaran 2017, atau secara kumulatif naik 122% dari rencana awal.
“Lantaran anggaran yang dialokasikan ke Bawaslu, KPU, dan Kemenpora akan berlanjut di 2018 dan 2019, kami pesimistis mengenai kemungkinan kenaikan anggaran infrastruktur,” demikian tertulis.
Meski begitu, ia yakin pemerintah akan mempercepat laju penyelesaian proyek infrastruktur terutama sebelum pemilu. Setidaknya, 25% dari proyek infrastruktur yang dijanjikan pemerintah harus selesai. "Tapi karena anggaran ketat dan jelang pemilu akan memberi tekanan bagi pemerintah dalam hal mengembangkan infrastruktur," ujar dia.
Seiring dengan proyeksi tersebut, ia pun merevisi turun harga saham-saham di sektor konstruksi. Meski begitu, ia masih merekomendasikan empat emiten konstruksi yang masih akan mencatatkan kinerja baik seperti PT. Wijaya Karya, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Waskita Karya, dan PT. Adhi Karya.
"Kami memotong target harga (saham) semua perusahaan konstruksi--yang menjadi klien Mirae Asset Sekuritas--dan mempertahankan Wijaya Karya sebagai top pick (pilihan terbaik) di sektor ini," kata dia. (Baca juga: Banjir Proyek Strategis Pemerintah, Laba Wika Meroket 242%)
