DPD: Pemerintah dan DPR Terlalu Pesimistis Patok Target Ekonomi 2018
Sementara itu, dari dalam negeri, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga memiliki tantangan untuk meningkatkan pemerataan dan produktivitas industri di tengah keterbatasan anggaran. Di satu sisi, alokasi belanja harus diarahkan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan di antaranya melalui alokasi bantuan sosial (bansos). Di sisi lain, belanja modal juga harus ditambah.
"Kami akan buat komposisi belanja modal lebih baik dibanding belanja barang termasuk di dalamnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), meskipun belanja bansos ada di belanja barang," ujar dia. Adapun, sebelumnya DPD dan pemerintah menyepakati tingkat kemiskinan turun menjadi 9,5-10 persen, pengangguran 5-5,3 persen, gini rasio 0,38 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,5.
Dengan segala tantangan itu, pemerintah pun bersepakat dengan DPR untuk menarget ekonomi tumbuh di kisaran 5,2-5,6 persen. Angka ini pun lebih rendah dibanding usulan awal pemerintah sebesar 5,4-6,1 persen. (Baca juga: Ekonom Ramal Asian Games Bantu Ekonomi 2018 Tumbuh 5,3%)
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menargetkan indikator ekonomi seperti konsumsi rumah tangga tumbuh 5,1-5,2 persen dan konsumsi pemerintah 3,8-4 persen. Sementara investasi ditarget tumbuh 6-6,6 persen, serta ekspor dan impor masing-masing diproyeksi tumbuh 5-5,5 persen dan 4,4-4,8 persen.
Dari sisi produksi, pertanian dan pertambangan diproyeksi tumbuh 3,5-3,8 persen dan 1,3-1,6 persen. Kemudian enam sektor lainnya yaitu industri sebesar 4,8-5,3 persen; konstruksi 6,5-6,9 persen; perdagangan 5,3-5,8 persen; transportasi dan gudang 8-8,5 persen; informasi dan komunikasi 10,1-11 persen; serta, jasa keuangan 9,9-10,5 persen.
Bila dilihat jabarkan per wilayah, ekonomi Sumatera dan Jawa diprediksi tumbuh 5,35 persen dan 5,63 persen. Kemudian, Bali dan Nusa Tenggara 6,22 persen. Kalimantan dan Sulawesi sebesar 3,59 persen dan 7,83 persen. Sedangkan Maluku dan Papua masing-masing 6,1 persen dan 6,81 persen.
