Rentan Penyelewengan, Jokowi Minta Dana Desa Dikawal dan Diawasi

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa perubahan dunia sekarang ini terjadi sangat cepat. Karenanya itu pemerintah di pusat dan di daerah harus bisa terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Berbagai pola kerja lama yang tidak menguntungkan harus segera ditinggalkan agar bisa berkompetisi dengan negara lain.

"Saya ingatkan kepada siapapun bahwa kita sekarang harus mengubah pola pikir, etos kerja, disiplin, kita kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain," ujarnya. (Baca: Jokowi: Penerimaan Turun, Dana untuk Daerah Juga Harus Turun)

Saat ini pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, yang dinilai sudah tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Ketersediaan infrastruktur menjadi dasar agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Oleh karena itu, anggaran Presiden meminta agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, sehingga ada alokasi yang cukup untuk pembangunan infrastruktur.

Sebagai tahap awal, pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur secara merata di seluruh Tanah Air. Hal ini terlihat dari anggaran infrastruktur yang dianggarkan pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 103 triliun dan di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 26 triliun untuk tahun anggaran 2017.

(Baca: Serapan Transfer ke Daerah Rendah, Pemerintah Perketat Aturan)

Sekadar informasi,  alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat tiap tahun. Pada 2015 pemerintah menganggarkan dana ini sebesar Rp 20 triliun, kemudian ditambah pada 2016 menjadi Rp 47 triliun. Tahun ini alokasi anggaran dana desa mencapai Rp 60 triliun.