Politik Memanas, Apindo Pastikan Pengusaha Pulangkan Harta
Secara pribadi, Hariyadi menilai situasi politik saat ini mencerminkan proses menuju demokrasi yang lebih matang. Saat ini, proses demokrasi di Indonesia dinilainya masih sangat muda, baru 19 tahun bila dihitung pasca reformasi 1998. Ia pun optimistis tidak akan terjadi situasi ekstrim di dalam negeri. Hal itu juga dengan mempertimbangkan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan.
"Enggak mungkin jadi Afghanistan yang memang (negaranya) daratan. Indonesia kepulauan. Kalau ke kondisi ekstrim rasanya enggak,” ujarnya. (Baca juga: Pasar Tertekan, Sri Mulyani Harap Vonis Ahok Tak Ganggu Investor)
Meski begitu, ia mengakui situasi politik saat ini telah membuat pelaku usaha ragu dalam berinvestasi. Maka itu, ia pun meminta gubernur dan wakil gubernur terpilih di DKI Jakarta untuk tidak membuat kebijakan yang bisa merugikan dan membuat pengusaha takut. "Yang harus dipompa adalah optimisme (usaha) harus tetap berjalan," ujar dia.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyerukan agar peserta amnesti pajak yang sudah berjanji merepatriasi dananya untuk menepati janjinya. Bagi peserta yang tidak menepati janji, Kementerian Keuangan akan menindaklanjutinya. "Kami akan tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para wajib pajak yang ikut amnesti pajak. Kalau bentuknya repatriasi kami harap harta itu akan dibawa ke Indonesia sesuai yang disampaikan," kata dia.
Ia pun memastikan, pemerintah akan terus berusaha menjaga keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri agar para wajib pajak bisa tenang membawa hartanya ke dalam negeri. "Situasi saat ini pemerintah akan terus lakukan usaha agar keamanan dan persepsi terhadap Indonesia dijaga baik," ucap Sri Mulyani.
