Perannya Minim, Pemda Dikritik Cuma Kejar Opini Bagus BPK

(Baca: Dana Daerah Nganggur, Bappenas-Mendagri Kirim Surat Edaran)

Jadi, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini semestinya juga membantu lembaga, khususnya pemda, agar lebih mudah membaca dan menyusun anggaran. Mardiasmo berharap, pemda dan K/L menjadi lebih pandai menyusun anggaran yang dampaknya besar terhadap masyarakat.

"Jadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu harus untuk masyarakat, bukan belanja pegawai. Kalau hanya itu namanya APBPD, milik pemda," kata Mardiasmo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan keterbatasan anggaran pemerintah saat ini. Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Targetnya naik secara nominal dibanding realisasi 2016 sebesar Rp 307,7 triliun. Karena itu, lembaga negara dan pemda diharapkan fokus pada kegiatan produktif.

(Baca: Darmin Minta Pemda Beri Insentif Pajak untuk Tarik Investasi)

Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya setiap Rp 1 anggaran negara untuk kepentingan masyarakat. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya. Karena itu, K/L dan pemda didorong untuk menyusun anggaran yang hasilnya mayoritas untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya belanja pegawai.