Bappenas: Sekuritisasi Aset BUMN Bukan Jual Negara
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta BUMN, terutama yang bergerak di bidang infrastruktur, melakukan sekuritisasi aset. Dia mengungkapkan hal ini saat membuka acara Indonesia Infrastructure Week di Jakarta Convention Center, Rabu lalu.
Menurut Jokowi, sekuritisasi aset lebih efektif untuk mendapatkan dana segar, ketimbang BUMN hanya mengandalkan modal dari penghasilannya. Meminjam uang dari lembaga keuangan pun nilainya terbatas. Dengan melakukan sekuritisasi aset, seperti melepas sebagian haknya atau menerbitkan surat utang atas asetnya yang produktif, BUMN akan mendapatkan dana lebih banyak untuk merealisasikan proyek infrastruktur baru.
"Jadi (aset) yang sudah matang dilepas, agar dapat modal di tempat lain," ujarnya. (Baca: Kemenhub Akan Serahkan Pengelolaan 19 Pelabuhan dan Bandara ke BUMN)
Saran ini juga pernah diutarakan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani. Dia menyarankan pemerintah bisa lebih fokus membangun infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sebagainya.
Setelah pembangunannya selesai, infrastruktur tersebut dijual lagi. Bisa dijual langsung fisiknya atau dalam bentuk sekuritisasi. Sehingga tidak perlu pengelolaannya dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana hasil penjualan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru.
"Tugas BUMN juga bukan nyari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi memberikan pelayanan ke masyarakat, seperti listrik dan jalan. Jadi, jual, bikin lagi, selesai, jual lagi," ujar Rosan. (Baca: Dua Tahun Jokowi-JK, Kadin Minta Pemerintah Fokus 3 Poin Utama)
