Pembahasan Alot, Komisi XI Akhirnya Setuju Privatisasi 4 BUMN
Tanpa memberikan catatan sedikit pun, Fraksi PPP secara tegas langsung menyetujui pemberian PMN dan rights issue empat BUMN. Sementara Fraksi Demokrat terlihat tidak menghadiri rapat kerja tersebut hari ini.
"Komisi XI akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana hasil right issue, agar sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disampaikan kepada Komisi XI DPR RI," ujar Mekeng. (Baca: Restui Privatisasi 4 BUMN, DPR Larang Dananya untuk Kereta Cepat)
Menanggapi hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pentingnya pemberian PMN dan rights issue ini. "Dengan PMN maka neraca kapasitas 4 BUMN ini akan naik. Bisa (mudah) melakukan pinjaman. Serta untuk membiayai kegiatan yang akan dan telah dikerjakan," ujar Darmin yang hadir dalam rapat tersebut, menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Apalagi proses rights issue empat BUMN ini sedang berjalan di Otoritas Jasa Keuangan, dan ditargetkan dapat rampung bulan ini. Jika rencana ini tidak disetujui, maka akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Darmin juga memastikan dengan rights issue dan pemberian PMN ini, saham pemerintah tidak akan berkurang.
Seperti diketahui, keempat BUMN akan melakukan rights issue dengan skema pembelian saham oleh pemerintah melalui PMN. Saham baru yang diterbitkan masing-masing BUMN akan lebih banyak diserap oleh pemerintah. (Baca: Berharap Holding, Rini Soemarno Setop Suntik BUMN Tahun Depan)
Untuk BUMN konstruksi Wijaya Karya yang 65,05 persen sahamnya dimiliki pemerintah, targetnya bisa mendapat dana rights issue sebesar Rp 6,1 triliun. PMN yang diusulkan untuk BUMN ini mencapai Rp 4 triliun, jauh lebih besar dari jatah saham yang akan dijual ke publik yang ditargetkan Rp 2,1 triliun.
Begitu pun dengan tiga BUMN lainnya. Krakatau Steel (KS) menargetkan dapat meraup Rp 1,8 triliun untuk membangun pabrik baja dan pembangkit. Pemerintah akan menyerap Rp 1,5 triliun dan sisanya publik sebesar Rp 300 miliar.
Pengelola jalan tol Jasa Marga menargetkan dapat dana segar Rp 1,7 triliun. Dengan porsi kepemilikan 70 persen saham, pemerintah akan mengucurkan PMN sebesar Rp 1,25 triliun. Sementara PT PP dengan dana PMN Rp 2,25 triliun, dari total saham baru yang akan diterbitkan senilai Rp 4,4 triliun untuk membangun rumah susun.
