Jokowi Sampaikan 6 Permasalahan Kementerian
“Ada (wajib pajak) yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang datang di KPP (kantor pelayanan pajak), ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan," tegasnya. (Baca: Dua Resep Sri Mulyani Menghadapi Badai Ekonomi)
Seperti diketahui, saat ini pemerintah sedang menggenjot penerimaan negara dari sektor ini, salah satunya melalui program pengampunan pajak (tax amnesty). Jokowi merasa program ini mendapat sambutan yang sangat meriah dari para wajib pajak.
Dia menegaskan bahwa program pengampunan pajak ini harus berhasil. Jika kinerja dan pelayanannya tidak dibenahi, maka tujuan dari program ini pun tidak akan tercapai maksimal. "Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada,” ujarnya.
Jokowi juga menyatakan akan terus mengamati perkembangan pengejaran kelompok teror di Poso dan penyanderaan para Warga Negara Indonesia di Filipina. "Saya harapkan juga ditindaklanjuti terus. Hal-hal yang berkaitan dengan narkoba juga silahkan ditindaklanjuti dan diteruskan," kata Presiden.
Terakhir, dia menginstruksikan setiap kementerian dan lembaga bisa lebih bersinergi dengan baik. Kabinetnya harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang dapat mengintegrasikan antara satu kementerian atau lembaga dengan yang lainnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan adanya integrasi yang terpusat, sehingga tidak lagi terdapat adanya anggaran yang saling terpisah dalam kementerian. "Saya harapkan rumusan-rumusan yang berkaitan dengan sistem IT mulai dipersiapkan sehingga tahun depan semuanya sudah terintegrasi dengan baik antar kementerian/lembaga, daerah, dan pusat,” ujarnya.
Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memang sudah memiliki sistem elektronik atau e-government. Namun dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal anggaran sistem e-government setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri.
“Uangnya sudah keluar banyak, tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang harus diperbaiki," kata Jokowi. (Baca: Bappenas Dapat Kewenangan Atur Alokasi Anggaran Kementerian)
