Cuma Satu Kementerian dari 10 Besar Pengguna Anggaran 2015 Terbaik

Maria Yuniar Ardhiati
9 Februari 2016, 17:08
Kabinet Kerja
Arief Kamaludin | Katadata

(Baca: Ditarget Jokowi, Jonan akan Teken Proyek Kemenhub Rp 14 Triliun)

Ada 12 indikator yang dipakai dalam penilaian tersebut. Yaitu mencakup aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (compliance) serta efektivitas pelaksanaan kegiatan. Namun, dalam daftar 10 besar pengguna anggaran 2015 terbaik itu, hanya terselip satu kementerian, yaitu Kementerian Keuangan. Berikut ini daftar 10 K/L pengguna anggaran terbaik tersebut.

  1. Badan Kepegawaian Negara
  2. Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)
  3. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
  4. Mahkamah Agung
  5. Kementerian Keuangan
  6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
  7. Badan Standardisasi Nasional
  8. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  9. Badan Pengkalian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  10. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Sebelumnya, medio Desember tahun lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mempublikasikan Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Provinsi di Istana Wakil Presiden. Evaluasi itu merujuk kepada tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) penggunaan anggaran. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.  

(Baca: Jokowi Tak Instruksikan Menteri Yuddy Publikasikan Rapor Menteri)

Dalam daftar evaluasi tersebut, Kementerian Keuangan menduduki peringkat pertama dengan menyandang peringkat A. Di bawahnya berturut-turut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemerika Keuangan (BPK) dan BPKP. Adapun Kementerian PANRB menempati peringkat keenam.

Namun, langkah Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mempublikasikan hasil evaluasi tersebut menuai sorotan di tengah kabar rencana perombakan kabinet (reshuffle). Jokowi pun mengaku tidak pernah menginstruksikan untuk mempublikasikan hasil evaluasi itu. 

Halaman:
Reporter: Maria Yuniar Ardhiati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...