Izin Investasi Akan Kelar dalam Tiga Jam
Darmin belum mau menyebutkan target ataupun potensi dari investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) yang diperoleh dari perubahan kebijakan ini. ?Kalau angka (target) ya kami lihat dulu, jangan dorong kami untuk sok yakin.?
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, nantinya investor hanya menadatangani komitmen untuk norma-norma yang sudah ditentukan kementerian teknis. Misalnya, kawasan industri sudah memiliki analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), investor harus membangun pengelolaan limbah sesuai dengan syarat baku mutunya.
?Presiden telah meminta kami untuk melakukan pemotongan-pemotongan perizinan. Industri yang akan menjadi tulang punggung ekonomi kita ke depan,? kata dia.
Untuk mendapat izin ini, calon investor harus datang langsung dengan mengajukan permohonan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor pusat BKPM. Izin yang diberikan nantinya sekaligus berfungsi sebagai izin konstruksi untuk memulai kegiatan investasi di kawasan industri. Tapi sebelumnya, perusahaan tersebut harus memenuhi norma atau standar dalam berinvestasi yang harus dipenuhi.
Norma yang dimaksud yakni pajak, tanda daftar perusahaan (TDP), izin gangguan, izin mendirikan bangunan (IMB), izin lokasi, pertimbangan teknis pertanahan, hak guna bangunan (HGB), izin lingkungan dan analisis dampak lingkungan (amdal), amdal lalu lintas, ketenagakerjaan, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
