Tantangan Jokowi: Dari Pangkas Subsidi Sampai Kabinet Non-Politisi
Kelima, adalah mengelola hubungan baik dengan DPR. Seperti diketahui, bahwa PDI-P dan tiga partai pendukung lainnya hanya menguasai 37 persen kursi di DPR. Sementara dukungan DPR sangat penting bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan.
Sementara konsultan riset Wood Mackenzie mengatakan kemenangan Jokowi, dalam jangka pendek dapat berdampak positif bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di sektor energi dan tambang. Namun kemampuan pemerintah baru untuk melaksanakan reformasi masih belum jelas. Kurangnya mayoritas suara di DPR, akan melemahkan kemampuan pemerintah untuk mendorong reformasi yang diperlukan untuk menghidupkan iklim investasi.
Dalam rilisnya, Selasa (22/7), Wood Mackenzie mengatakan di sektor pertambangan pemerintahan Jokowi memang sulit untuk mengubah aturan mineral dan batubara, termasuk larangan ekspor mineral, divestasi kepemilikan asing, dan renegosiasi kontrak karya. Tapi setidaknya, Jokowi bisa membuat aturan tersebut lebih akomodatif bagi investasi, yaitu dengan menunjuk orang-orang dari kalangan industri yang bukan politisi untuk mengisi jabatan di kementerian-kementerian penting.
Mackenzie juga menantang Jokowi untuk merevisi Undang-Undang minyak dan gas bumi tahun 2001, karena hal ini dapat kepastian regulasi bagi investasi baru dan proyek yang telah terhenti seperti pengembangan Chevron?s Indonesia Deepwater, INPEX Abadi FLNG, dan ekspansi BP Tangguh. Selain itu, Mackenzie juga berharap pemerintahan Jokowi bisa memperkuat peran Pertamina di sektor hulu migas, dan dikoordinasikan langsung oleh presiden.
"Di saat permintaan energi yang meningkat, produksi yang menurun, dan ketidakstabilan peraturan dalam beberapa tahun, kemampuan pemerintah untuk melaksanakan perubahan seperti yang diusulkan Jokowi akan menjadi kunci," ujar Analis Senior Hulu Migas Wood Mackenzie Andrew Harwood .
Kepala Riset Hilir Asia Pasifik Wood Mackenzie Sushant Gupta mengatakan, pemerintah Jokowi diharapkan bisa menaikkan harga BBM dan memotong subsidi. Jika subsidi dikurangi secara tajam, maka permintaan bensin bisa menurun 60.000-70.000 barel per hari dan solar sebesar 45.000-50.000 barel per hari.
Menurutnya, ada potensi sektor hulu yang besar, jika pemerintah tidak sepenuhnya mengatur pasar. Hal ini akan memberikan peluang pasar yang baik untuk pemain asing yang beroperasi di pasar BBM nonsubsidi dan pemain baru yang ingin berinvestasi kilang dan ritel.
"Subsidi merupakan beban besar pemerintah, karena 60 persen bahan bakar minyak di Indonesia adalah BBM bersubsidi. Selama 2014-2020, kami perkirakan total subsidi BBM sekitar US$ 120 miliar, dengan asumsi harga domestik saat ini. Subsidi tersebut mencapai 3 persen dari PDB," ujarnya.
