S&P Turunkan Prospek RI, Kemenkeu Akui APBN Terbebani Utang

(Baca: Bank Dunia Harap Kreditur Dukung Keringanan Utang Saat Pandemi Corona)

Dalam mendukung pelaksanaan Perppu tersebut, lanjut Rahayu, Bank Indonesia (BI) dapat mengambil tindakan tak biasa. Salah satunya, dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana.

"BI berfungsi sebagai last resort untuk membantu pemerintah membiayai penanganan dampak Covid-19, dalam hal mekanisme pasar tidak terpenuhi," ujarnya.

Hal tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Pemerintah dengan BI No. 190/KMK.08/2020 dan No. 22/4/KEP.GBI/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai dasar pelaksanaan kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) Pemerintah.

Rahayu menekankan, pemerintah terus berkoordinasi bersama BI, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjaga tata kelola yang baik dan akuntabillitas kebijakan publik atas pelaksanaan Perppu. "Pemerintah dan otoritas terkait juga berkomitmen untuk tetap menjaga integritas dan kredibilitas dalam berbagai keputusan yang diambil,"ujarnya.

Posisi peringkat utang terakhir Indonesia:
Adapun peringkat utang Indonesia berdasarkan lembaga pemeringkat kredit sebagai berikut:
Fitch / BBB / Stable
Moody’s / Baa2 / Stable
S&P / BBB / Negatif
Japan Credit Rating Agency / BBB+ / Stable
Rating & Investment / BBB+ / Stable

(Baca: Rupiah Anjlok, S&P Turunkan Prospek Utang Indonesia jadi Negatif)