Bahaya Deflasi Tiga Bulan Beruntun saat Resesi Ekonomi

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Piter Abdullah juga menyebut deflasi pada September sesuai dengan perkiraan karena kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah. Hal ini wajar terjadi ketika permintaan di pasar begitu rendah sementara pasokan barang cukup tersedia.

"Permintaan yang  rendah diakibatkan menurunnya daya beli kelompok masyarakat bawah, sementara masyarakat kelompok atas masih menahan konsumsi," katanya. 

 Selama wabah masih merebak, menurut Piter, daya beli masyarakat tetap akan lemah dan berpotensi menyebabkan deflasi pada bulan-bulan ke depan.

Permintaan yang lemah pun berdampak pada sektor usaha. Ini sudah ditunjukkan oleh Data Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada September yang menurun dari 50,8 pada Agustus menjadi 47,2.

Penurunan ini merupakan yang pertama sejak April dan menunjukkan aktivitas manufaktur terkontraksi. Angka PMI di atas 50 menunjukkan ekspansi, sedangkan di bawah itu menunjukkan kontraksi. 

Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menyebut permintaan barang dan jasa yang berada di level rendah membuat banyak pabrik mengurangi proses produksi.  Padahal, beban perusahaan seperti listrik atau gaji pegawai mesti tetap berjalan. Hal ini pada banyak kasus  akhirnya mendorong terjadinya efisiensi, salah satunya melalui pemutusan hubungan kerja. 

Ia memperkirakan pengangguran pada tahun ini bertambah 15 juta orang akibat pandemi Covid-19. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan deflasi tiga bulan berturut-turut memberikan gambaran kepada pemerintah bahwa permintaan masih belum pulih. Namun, pemerintah berharap realisasi perekonomian pada kuartal ketiga kemarin tak seburuk kuartal sebelumnya.

"Kami masih harapkan dengan data-data terakhir, kontraksi ekonomi kuartal tiga tak akan sedalam kuartal dua dan berada pada rentang negarif 1,1% hingga 2,9%," ujar Febrio, Kamis (1/10). 

Pemerintah masih memprediksi ekonomi sepanjang tahun ini terkontraksi pada kisaran 0,6% hingga 1,7%. Proyeksi tersebut tak berbeda jauh dengan Bank Dunia seperti tergambar dalam databoks di bawah ini.

Adapun untuk mendorong pemulihan daya beli dan perekonomian, pemerintah akan terus mendorong penyaluran anggaran perlindungan sosial 

Untuk itu, berbagai anggaran perlindungan sosial akan terus digelontorkan hingga akhir tahun ini. "Pencairannya anggaran saat ini sudah mencapai lebih dari Rp 200 triliun," ujar Febrio, Kamis (1/10).

Febrio berharap program bantuan presiden untuk usaha produktif dan subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dapat mendorong daya beli dan membantu pemulihan ekonomi. Kedua program ini baru mulai disalurkan pada September.

Pemerintah mengalokasikan anggaran program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun ini. Namun hingga 28 September, pencairan anggaran baru mencapai 43,8% atau sebesar Rp 304,62 triliun.

Realisasi anggaran perlindungan sosial tercatat paling besar mencapai Rp 150,86 triliun atau 73,9% dari pagu. Program tersebut meliputi penyaluran sembako Rp 31,9 triliun, Program Keluarga Harapan Rp 36,3 triliun, Bansos Tunai Non-Jabodetabek Rp 24,8 triliun, Bantuan Langsung Tunai dana desa Rp 11,9 triliun, dan bansos Jabodetabek Rp 4,4 triliun. Kemudian,  kartu prakerja Rp 19,5 triliun, diskon listrik Rp 3,5 triliun, dan subsidi gaji Rp 14 triliun.

Program lainnya yakni anggaran untuk kesehatan baru terealisasi Rp 21,79 triliun atau 24,9% dari pagu. Lalu program anggaran sektoral K/L dan pemda baru isalurkan Rp 25,3 triliun atau 23,84% dari pagu Rp 106,11 triliun.

Sementara program dukungan UMKM telah dicairkan Rp 79,06 triliun atau 64% dari pagu Rp 123,46 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari penempatan dana Rp 58,7 triliun, banpres produktif Rp 15,9 triliun, subsidi bunga Rp 3 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp 100 miliar, PPh final UMKM Rp 400 miliar, dan pembiayaan investasi koperasi Rp 1 triliun.

Satu-satunya program yang belum berjalan hingga saat ini adalah pembiayaan korporasi yang memiliki pagu Rp 53,5 triliun.