Catatan Merah BPK pada Risiko Jangka Panjang Utang Pemerintah
"Kenaikan utang sangat terkontrol dibandingkan negara lain, kita sangat disiplin dan aman,” kata Febrio Kacaribu pada pekan lalu, seperti dikuti dari Antara.
Dana Moneter Internasional atau IMF pada Oktober 2020 memproyeksi rasio utang Indonesia terhadap PDB akan mencapai 38,5% pada tahun ini dan meningkat menjadi 41,8% pada 2021. Meski meningkat, rasio utang tersebut masih lebih rendah dibandingkan negara-negara anggota G20 maupun Asia lainnya.
IMF memproyeksi rasio utang terhadap PDB Jepang mencapai 266,2 persen pada tahun ini, Amerika Serikat mencapai 131,2 persen, India 89,3 persen, Malaysia 67,6 persen, China mencapai 61,7 persen, Thailand 50,4 persen dan Filipina 48,9%.
"Banyak juga negara berkembang, rasio utangnya lebih tinggi dari Indonesia, disiplin ini konteksnya kondisi yang luar biasa ini adalah prestasi bagi Indonesia," katanya.
Pemerintah memperlebar defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen dari PDB untuk penanganan Covid-19 dan PEN.Defisit anggaran akan diturunkan bertahap sampai mencapai batas maksimal 3 persen pada 2023. Tahun 2021, defisit fiskal pada APBN diproyeksi mencapai 5,7 persen dari PDB.
Febrio sebelumnya menjelaskan bahwa defisit anggaran dan kesimbangan primer terhadap PDB sebenarnya sudah mulai membaik sejak 2015 hingga 2019. Defisit keseimbangan primer bahkan sudah menuju 0% pada tahun lalu. "Tapi saat Covid-19, memang kita harus siap seperti ini," ujarnya awal bulan lalu.
Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Febrio menjelaskan keseimbangan primer yang defisit berarti terdapat tambahan pada utang. Pemerintah pun telah menghitung dampak tersebut. Rasio utang pemerintah terhadap PDB pada tahun ini akan meningkat menjadi 37,6% dan mencapai 41,09% pada tahun depan berdasarkan proyeksi pemerintah.
Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi mengatakan rasio utang Indonesia terhadap PDB saat ini memang masih dalam batas aman. Namun, analisis terhadap utang takk cukup berhenti pada rasio tersebut.
"Perlu diperhatikan juga komposisi utang pemerintah yang cenderung berat ke SBN dengan porsi saat ini mencapai 80% dan penguasaan asing yang cukup signifikan di SBN," ujar Eric kepada Katadata.co.id, Senin (10/11).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, kepemilikan asing hingga 3 November 2020 mencapai 26,26% terhadap total SBN. Rasio kepemilikan tersebut menurut dibandingkan akhir tahun lalu yang mencapai Desember 2019. Meski demikian, menurut Eric, porsi tersebut tetap besar sehingga jika terjadi aliran modal asing keluar dapat menekan rupiah.
"Walau sekarang asing masih betah dengan yield yang tinggi, risiko capital outflow tetap ada," kata dia.
Di sisi lain, imbal hasil surat berharga negara Indonesia yang tinggi juga menjadi beban pembayaran bunga utang yang harus ditanggung pemerintah. Berdasarkan data investing.com, imbal hasil surat utang pemerintah tenor 10 tahun saat ini telah menurun ke kisaran 6,3% dari posisi akhir tahun lalu yang masih berada di kisaran 7%.
Hingga September 2020, pemerintah telah membayarkan bunga utang sebesar Rp 234,8 triliun, naik 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dalam Nota Keuangan UU APBN 2021, pemerintah memperkirakan pembayaran bunga utang hingga akhir tahun ini mencapai Rp 338,8 triliun atau mencapai hampir 20% dari total proyeksi penerimaan negara. Sementara pada tahun depan, pembayaran bunga utang diproyeksi sebesar Rp 373,26 triliun atau mencapai 21,4% dari total penerimaan negara.
