Pemerintah Kantongi Dividen Rp 378 T dari BUMN Penerima PMN
Pada tahun ini, pemerintah memberkan PMN kepada BUMN mencapai Rp 45,05 triliun. Angka tersebut terdiri atas PMN tunai Rp 16,9 triliun yang sudah berada dalam APBN 2020, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 24,07 triliun, dan nontuai Rp 4,03 triliun.
Hingga awal November 2020, realisasi suntikan negara tersebut baru mencapai Rp 16,95 triliun. PMN tersebut diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara Rp 5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial Rp 1,75 triliun, PT Geo Dipa Energi Rp 700 miliar. Kemudian kepada Hutama Karya Rp 3,5 trilin, PT Permodalan Nasional Madani Rp 1 triliun, dan PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp 5 triliun.
Ekonom Center Of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa nilai dividen BUMN yang lebih besar dari nilai PMN tidak bisa dinilai sebagai indikator utama efektivitas suntikan modal negara. "Karena bisa saja dividen dipengaruhi oleh faktor lain," kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (20/11).
Dia mencontohkan, PT Telekomukasi Indonesia Tbk yang bisa memberikan dividen yang besar karena penetrasi internet yang cepat di Indonesia. Kemudian, hal itu bertemu dengan bertumbuhnya ekomomi digital yang pertumbuhannya cukup signifikan.
Di sisi lain, Yusuf pun menuturkan bahwa masih ada beberapa perusahaan pelat merah yang masih memiliki tugas besar dalam mengoptimalkan PMN. Salah satunya yakni BUMN perkebunan.
Penyertaan Modal Negara yang diberikan pemerintah tak selalu menjamin kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjalan baik. Ini terlihat dari laba bersih yang dimiliki oleh BUMN penerima PMN berkurang pada 2016 dan 2019 seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.
