Empat Fokus OJK untuk Genjot Digitalisasi Perbankan

OJK akan mengakomodasi perizinan bank digital di Indonesia tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan beberapa tambahan persyaratan lainnya. Selain itu, OJK juga mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Wimboh mengatakan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk berkembangnya industri digital. Ia menggunakan data Kementerian Keuangan pada 2019, lebih dari 50 juta rakyat Indonesia adalah kelas menengah atas dan 120 juta penduduk merupakan aspiring middle class (kelas menengah harapan).

Berdasarkan data OJK 2019, terdapat 83 juta penduduk yang tergolong dalam unbanked population atau populasi yang belum terjangkau layanan perbankan. Padahal, penetrasi internet masyarakat Indonesia cudah mencapai 67% dan penetrasi smartphone 60% berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2019.

Penetrasi tersebut membuat sebanyak 196,7 juta atau 73,7% dari total penduduk Indonesia memiliki akses ke internet, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) per November 2020.

Data APJI menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-4 setelah Tiongkok, Jepang, dan AS dalam hal jumlah penduduk yang melakukan transaksi jual-beli online melalui platform e-commerce berdasarkan Global E-Commerce Market pada 2019.

Wimboh mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, digitalisasi aktivitas ekonomi dan keuangan semakin terakselerasi. Pola konsumsi dan kehidupan masyarakat yang berubah secara dinamis mengadopsi layanan digital.

"Hal ini setidaknya tercermin dengan adanya kenaikan volume transaksi digital yang tumbuh 37,35% di sepanjang tahun 2020 lalu," kata Wimboh.

Menurutnya, transformasi digital akan membuat akses kredit atau pembiayaan dan layanan keuangan lain semakin mudah dan terjangkau. Digitalisasi, juga membuat persyaratan administrasi dan dokumentasi lebih mudah dan cepat.