Sri Mulyani Sentil Daerah PPKM, Dana Pemda Mengendap Rp 190 T di Bank
Sri Mulyani juga menyoroti rendahnya pencairan BLT desa. Hingga akhirJuni 2021, realisasinya baru mencapai Rp 6,11 triliun atau 21,12% dari alokasi anggaran Rp 28,8 triliun.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran program BLT Desa mencapai 30% dari total anggaran dana desa pada tahun ini sebesar Rp 72 triliun. Program ini menyasar 8 juta keluarga penerima dengan manfaat Rp 300 ribu per bulan yang dibayarkan selama 12 bulan. Namun realisasinya, baru 5,2 juta keluarga yang menerima BLT Desa.
"Secara umum, penyaluran BLT Desa masih rendah, sebanyak 163 daerah kabupaten dari total 434 kabupaten realisasinya masih di bawah 15%. Hanya 21 daerah yang realisasi anggarannya di atas 50%," kata Sri Mulyani.
Ia mencatat, 163 kabupaten baru menyerap anggaran Rp 938,3 miliar dari alokasi Rp 11,51 triliun, 151 kabupaten baru menyerap Rp 2,18 triliun dari alokasi Rp 10,05 triliun, 99 kabupaten menyerap Rp 2,27 triliun dari alokasi Rp 6,1 triliun. Sedangkan 21 kabupaten sudah menyerap Rp 717,6 miliar dari alokasi Rp 1,2 triliun.
"Kami terutama masih perlu mendorong 24.547 desa di 163 kabupaten yang rata-rata penyerapannya baru mencapai 8,2% dan 25.815 desa di 151 kabupaten yang rata-rata penyerapannya baru 21%," katanya.
Berdasarkan data Kementerian keuangan, 54,17% penerima BLT Desa adalah petani dan buruh tani, 5,14% UMKM, 3,45% nelayan, 2,46% buruh pabrik, 0,21% guru, dan 34,56% lainnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 169 kasus korupsi selama semester I/2020. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus. Sektor pemerintahan dan pertanahan menyusul dengan masing-masing 13 kasus korupsi.
