BUMN Paparkan 4 Faktor Penyebab Membengkaknya Biaya Kereta Cepat Cina
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 6 Oktober untuk mengubah Peraturan Nomor 107 Tahun 2015. Dalam pasal 4 Perpres tersebut dijelaskan bahwa pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan pengerjaan proyek kereta cepat dapat bersumber dari penerbitan obligasi, pinjaman konsorsium, dan pendanaan lain yakni Pembiayaan APBN.
Adapun jejeran konsorsium BUMN yang terlibat, seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PTPN VIII. Melalui Perpres tersebut, Jokowi juga mengubah pimpinan konsorsium dari Wijaya Karya menjadi KAI.
Penyertaan modal kepada pimpinan konsorsium untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium. Ini dilakukan untuk pemenuhan kekurangan kewajiban penyetoran modal (base equity) perusahaan patungan dan/atau memenuhi kewajiban perusahaan patungan akibat perubahan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Adapun jika terjadi kenaikan biaya, pimpinan konsorsium BUMN dapat mengajukan permohonan dukungan pemerintah kepada Menteri BUMN dengan menyertakan dampak terhadap kelayakan proyek. Menteri BUMN kemudian akan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan review secara menyeluruh terhadap perhitungan kenaikan dan dampaknya pada kelayakan proyek. Menteri BUMN kemudian akan menelaah hasil review BPKP dan menyampaikannya pada komite.
Kebutuhan dana untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diketahui membengkak (cost overrun), sekitar US$ 1,9 miliar dari estimasi awal US$ 6,1 miliar atau sekitar Rp 87 triliun. Namun dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan PT KAI diketahui, biaya yang dibutuhkan mencapai US$ 8 miliar atau sekitar Rp 114 triliun.
Estimasi kenaikan biaya tersebut berdasarkan perhitungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan konsorsium pengerjaan proyek tersebut. Kenaikan biaya terbesar berasal dari anggaran untuk engineering, procurement and construction (EPC) yang mencapai US$ 600 juta sampai US$ 1,2 miliar.
Setelah persoalan pembengkakan biaya dan izin amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), WIKA sempat dikabarkan mundur sebagai pimpinan proyek dan digantikan PT Kereta Api Indonesia. Beragamnya persoalan itu turut membuat kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung semakin dipertanyakan.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan proyek KCJB seharusnya memang tidak pernah ada dan tidak perlu dilanjutkan. "Proyeknya kan memang tidak visibel. Enggak usah itu dibangun, karena enggak perlu. Butuh puluhan tahun untuk menutupi biayanya," tutur Agus Pambagio, kepada Katadata, Jumat (10/9).
Menurutnya, proyek infrastruktur memang membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan keuntungan. Namun, dalam proyek kereta cepat, keuntungan proyek sulit diperoleh. "Meskipun infrastruktur untungnya lama tapi tetap harus dihitung. Terus (kalau sudah bermasalah seperti sekarang), apa mau diterusin? ya enggak juga," tuturnya.
Sementara itu, Arya mengatakan untuk menuju menjadi negara maju yang modern, maka negara membutuhkan kereta cepat. Saat Presiden Jokowi sepakat untuk membangun KCIC, maka Indonesia tengah menuju menjadi negara modern.
