Apindo: Banyak Pengusaha Kaya Tak Punya NPWP hingga Pensiun

"Kalau pensiun kan mestinya tidak dipajaki, betul, kalau tidak ada pendapatan yang masuk. Tapi kalau selama dia bekerja tidak pernah punya NPWP kan berarti panjang banget itu, mungkin itu perlu untuk menjadi objek yang perlu diungkapkan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani sebelumnya juga mengingatkan para penunggak pajak untuk mengikuti program PPS tahun depan. Jika tidak ikut, menurut Sri Mulyani, kekayaan yang belum atau kurang dilaporkan hingga akhir Juni 2022 dapat dikenakan sanksi dengan nilai lebih besar.

Program Pengungkapan Sukarela ini akan digelar dengan dua skema, yakni harta yang belum atau kurang dilaporkan sebelum 31 Desember 2015, dan harta yang dikumpulkan pada 2016 sampai Desember 2020.

Pada skema pertama, yakni untuk pengungkapan harga yang belum atau kurang dilaporkan sebelum 2015 berlaku ketentuan tarif sebagai berikut:

• Tarif 6% untuk harta dalam negeri dan luar negeri yang direpatriasi, kemudian diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau bisa juga jenis harta yang diparkirkan di SBN
• Tarif 8% untuk harta dalam negeri dan luar negeri yang direpatriasi, tetapi tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan di dalam negeri atau tidak juga di SBN
•  Tarif 11% untuk harta di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri.

Sedangkan pada skema kedua, untuk harta mulai 2016 sampai Desember 2020 akan berlaku tarif sebagai berikut:

• Tarif 12% untuk harta di dalam negeri dan luar negeri yang direpatriasi, kemudian diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam negeri atau bisa juga jenis harta yang diparkirkan di SBN
• Tarif 14% untuk harta di dalam negeri dan luar negeri yang direpatriasi, tetapi tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan di dalam negeri atau tidak juga di SBN
• Tarif 18% untuk harta di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri.

Adapun sanksi yang berlaku bagi WP yang kedapatan belum melaporkan harta sebelum 2015 dan tidak ikut dalam program PPS, maka akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final dari harta bersih tambahan tersebut dengan tarif 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Selain itu, Sri Mulyani akan mengenakan sanksi tambahan sebesar 200% atas aset yang kurang diungkap.

Sementara untuk WP yang kedapatan belum  melaporkan harta pada 2016-2020 dan tidak ikut dalam program PPS, maka akan dikenakan PPh final dengan tarif 30% dari harta bersih tambahan. Selain itu, aset yang kurang diungkap akan dikenakan sanksi bunga per bulan ditambah uplift factor sebesar 20%.

Sanksi tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan tarif pajak yang diberlakukan pemerintah dalam program PPS.