Sri Mulyani Kebut Realisasi Dana PEN Rp 211 T di Sisa Dua Pekan 2021
Adapun output dari belanja di klaster ini berupa dukungan untuk proyek padat karya yang memempekerjakan 1,67 juta pekerja, dukungan untuk sektor pariwisata, dukungan untuk ketahanan pangan serta pemberian fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun melalui PT SMI.
Sementara manfaat dari belanja program perlinsos ini mencakup, penyaluran bantuan PKH kepada 10 juta keluarga dan kartu sembako kepada 18 jut juta Keluarga. Penyaluran kartu prakerja mencapai 5,96 juta orang, bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima, subsidi listrik kepada 32,6 juta penerima, bantuan subsidi upah kepada 7,84 juta pekerja, serta beberapa bansos lainnya.
"Insentif usaha yang sudah digunakan keseluruhannya diberikan dalam bentuk berbagai insentif perpajakan yang dinikmati masyarakat, UMKM hingga perusahaan," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, beberapa fasilitas perpajakan yang diberikan antara lain, PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, PPN DTP properti, PPnBM mobil dan PPN dalam negeri sewa outlet.
Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan K/L guna memaksimalkan realisasi PEN di akhir tahun ini. "Kalaupun mereka yang tidak mampu (merealisasikan) maka akan dikembalikan dananya ke APBN," ujar dia.
Pemerintah masih akan melanjutkan program PEN tahun depan dengan alokasi Rp 414 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan yang dialokasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 744,77 triliun.
Program PEN tahun depan akan lebih ramping dibanding tahun ini yang memiliki lima klaster. Hanya terdapat tiga klaster anggaran, yakni belanja kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun, perlindungan sosial Rp 154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141,4 triliun.
