Kemenkeu: Efek Larangan Ekspor Batu Bara ke Penerimaan Tak Signifikan
Menurutnya, kenaikan harga menjadi alasan banyak perusahaan lebih tertarik mengekspor batu bara.
"Kalau listrik di Indonesia mati dan kita justru tetap ekspor, ya di Indonesia sendiri akhirnya pemulihan ekonomi terancam. Jadi ini pilihan-pilihan kebijakan yang akan selalu dicoba, dijaga pemerintah secara hati-hati. Pasti ada pengorbanan, karena tidak ada yang free," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Kementerian ESDM resmi melarang ekspor atau penjualan batu bara ke luar negeri sementara selama satu bulan. Seluruh perusahaan pemegang PPKP2B dan IUP wajib memasok seluruh batu bara untuk kebutuhan di dalam negeri.
Larangan ekspor itu tertera dalam surat edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM kepada direktur utama perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi/kontrak, serta perusahaan pemegang izin pengangkutan dan penjualan batu bara.
Kementerian ESDM juga meminta para perusahaan memasok seluruh produksi batu bara guna memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum. Ini sesuai dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan/atau penugasan dari pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrat dengan PLN dan Independent Power Producer (IPP).
“Dalam hal sudah terdapat batu bara di pelabuhan mulat dan/atau sudah dimuat di kapal agar segera dikirimkan ke PLTU milik grup PLN dan IPP yang pelaksanaannya agar segera diselesaikan dengan PLN,” demikian isi surat edaran yang diteken Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin, Jumat (31/12).
