Sri Mulyani Sebut Pajak 2021 Moncer karena Ekonomi Pulih dan Komoditas
Setelah 12 tahun mengalami shortfall, penerimaan pajak akhirnya berhasil mencapai target pada tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keberhasilan tersebut bukan hanya terdorong oleh kenaikan harga komoditas, melainkan juga karena pemulihan ekonomi.
Penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target dalam APBN.
Realisasi ini juga tumbuh 19,2% dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum berhasil kembali ke capaian sebelum pandemi atau pada tahun 2019 sebesar Rp 1.332,7 triliun.
"Penerimaan pajak kita yang meningkat bukan hanya sekadar (didorong kenaikan harga) komoditas, ini juga salah satu cerita mengenai pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite VI DPD RI dengan Kementerian Keuangan, Senin (24/1).
Hal tersebut tercermin dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang naik 22,3% dibandingkan tahun sebelumnya.
Penerimaan Pajak penghasilan (PPh) juga naik 17,3% serta Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak lainnya naik 8,3%.
Penerimaan PPN pada tahun lalu mencapai Rp 551 triliun, atau 106,3% terhadap target dalam APBN.
Dalam catatan realisasi APBN tahun lalu, peningkatan penerimaan PPN didorong perbaikan aktivitas ekonomi yang berangsur normal.
Hal ini tercermin dari PPN Dalam Negeri yang tumbuh 14%. Penerimaan dari PPN Dalam Negeri ini menyumbang lebih dari seperempat penerimaan pajak tahun lalu.
Selain terdongkrak dari sisi perpajakan, perbaikan penerimaan negara juga didorong masih membaiknya peneriman dari kepabeanan dan cukai.
Realisasi penerimaan dari sektor tersbut mencapai Rp 269 triliun atau tumbuh Rp 26,3% dibandingkan tahun 2020.
Penerimaan dari cukai mencapai Rp 195,5 triliun atau naik 10,59% dari tahun sebelumnya.
Sri Mulyani menyebut penerimaan cukai cenderung stabil dan masih kuat.
Penerimaan bea masuk yang dipengaruhi tren kinerja impor juga tumbuh 19,9% menjadi RP 38,9 triliun.
Penerimaan bea keluar yang didorong peningkatan ekspor dan harga komoditas, berhasil melesat 708% menjadi RP 34,6 triliun pada tahun 2021.
Sri Mulyani juga menyebut perbaikan terjadi dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh paling kuat diantara sumber pendapatan negara lainnya yaitu 31,5%.
Realisasi PNBP sampai akhir tahun 2021 mencapai Rp 452 triliun atau 151% dari target.
Perbaikan ini menurut dia bukan hanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas, tetapi juga membaiknya sumber penerimaan PNBP lainnya.
"Walaupun dari sumber daya alam (SDA) mengalami kenaikan tinggi karena tadi harga komoditas, namun dari PNBP non-SDA juga mengalami pemulihan yang cukup robust, ini terlihat dari pendapatan negara dipisahkan yang mulai pulih kembali dan PNBP dari Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Badan Layanan Umum ( BLU)," kata Sri Mulyani.
Perbaikan pada tiga sumber penerimaan tersebut mendorong pendapatan negara tahun 2021 mencapai Rp 2.003,1 triliun.
Realisasi ini lebih besar dari target dalam APBN sebesar Rp 1.743,6 triliun atau 114,9%.
Pendapatan negara tahun 2021 juga tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta lebih tinggi dibandingkan LKPP 2019 sebesar Rp 1.960,6 triliun.
“Kondisi ekonomi yang pulih menyebakan pendapatan negara melonjak. Komoditas memang penting tapi bukan satu-satunya, pemulihan ekonomi underlyingnya cukup kuat juga mendorong penerimaan kita," kata Sri Mulyani.
Dari sisi belanja juga berhasil tumbuh namun masih lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan negara yakni 7,4%.
Realisasi belanja negara tahun lalu Rp 2.786,8 triliun atau 101,3% dari target. Peningkatan pada belanja terutama melalui pemerintah pusat yang tumbuh 9,2%, sementara belanja transfer ke daerah dan dana desa tumbuh 3%.
