Anggaran Membengkak, Pemerintah Ingin Ganti Skema Subsidi BBM dan LPG
“Dengan skema subsidi terbuka seperti saat ini, dikhawatirkan volumenya bisa menjadi tidak terbatas, karena masyarakat yang harusnya tidak masuk kategori penerima subsidi karena tidak miskin atau rentan miskin, justru ikut menikmatinya,” lanjutnya.
Edy mengungkapkan, implementasi trasnformasi skema subsidi energi akan disesuaikan dengan waktu, terutama melihat kondisi perekonomian terkini. Pemerintah juga masih menunggu kesiapan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Ini untuk menjaring masyarakat yang berhak mendapat subsidi dan tidak mengganggu daya belinya,” pungkas Edy.
Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui penambahan alokasi dan kompensasi untuk subsidi energi pada 2022. Rinciannya, Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.
Sebelumnya Kementerian Keuangan telah memperkirakan bahwa belanja negara tahun ini akan membengkak Rp 392,3 triliun, seiring bertambahnya anggaran subsidi dan kompensasi energi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, belanja negara tahun ini akan mencapai Rp 3.106,4 triliun atau tumbuh 11,5% dari tahun lalu. Peningkatan pada belanja ini terutama pada belanja pemerintah pusat sebesar Rp 357,1 triliun. Belanja melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga akan naik sebesar Rp 35,2 triliun.
Kenaikan pada belanja pemerintah pusat karena adanya belanja untuk subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 349,9 triliun. Pemerintah juga mempertebal anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 19,86 truliun, menambah alokasi untuk anggaran pendidikan Rp 23,9 triliun, serta melakukan alokasi belanja BUN ke K/L sebesar Rp 3 triliun.
