Sri Mulyani Beri Sinyal Tunda Cukai Minuman Berpemanis dan Plastik
"Dengan proyeksi bahwa perekonomian Indonesia 2023 dibayangi ketidakpastian, sangat tepat jika penerapan kenaikan cukai atas MBDK belum diterapkan pada 2023," ujar Prianto dalam keterangannya, Senin (24/10).
Ia menilai, pemerintah perlu fokus pada menjaga perekonomian tahun depan di tengah berbagai risiko global. Setelahnya, kebijakan cukai dinilai memungkinan untuk meluncur pada 2024.
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menyarankan pemerintah tetap meluncurkan kebijakan cukai baru ini tahun depan. Pasalnya, diskusi terkait ekstensifikais cukai ini dinilai sudah terlalu lama, alih-alih berbicara terkait teknis adminsitrasinya.
Di samping itu, ia juga mengkritisi soal ketidakjelasaan indikator ekonomi pulih. Fajry menilai tak ada jaminan saat ekonomi benar-benar pulih penuh kemudian pemerintah memiliki keinginan menerapkan ekstensifikasi cukai.
"Secara politik, tahun depan merupakan kesempatan terakhir, mengingat tahun 2024 sudah masuk ke masa Pemilu, dan pemerintah yang baru nantinya belum tentu memiliki concern yang sama," ujarnya.
Salah satu pertimbangan penerapan cukai berpemanis adalah prevalensi diabetes melitus terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir, terutama untuk kelompok usia 55-64 tahun dan 65-74 tahun. Persentase kedua kelompok ini mencapai 6% pada 2018, dari sebelumnya di kisaran 2%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan klaim peserta untuk penyakit tersebut merupakan salah satu beban besar yang ditanggung BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, untuk menguranginya, pemerintah mengusulkan pengenaan tarif cukai terhadap minuman berpemanis, penyebab utama diabetes melitus.
