Kementerian Keuangan: Transparansi Anggaran Indonesia Terbaik di ASEAN
Kedua, keterlibatan publik. Skor keterlibatan publik dalam penganggaran di Indonesia dinilai masih kurang, dengan skor hanya 24. Skor dapat dikatakan memadai jika berada di atas 60. Adapun masih kurangnya keterlibatan publik terutama terjadi selama proses formulasi dan implementasi oleh eksekutif dan persetujuan di legislatif.
Meski demikian, Indonesia jauh lebih baik dibandingkan rata-rata dunia ang hanya 14 poin. Tak satupun negara di dunia yang dianggap memadai dalam hal keterlibatan publik dalam penganggaran. Korea Selatan di peringkat teratas pun hanya memiliki skor 59 atau terbatas. Indonesia berada di peringkat 20 dunia terkait skor tersebut, lebih rendah dari Filipina dan Malaysia.
Ketiga, pengawasan anggaran Indonesia dianggap memadai dengan skor 61. Indonesia berada di peringkat ke-37 dunia, jauh di bawah Vietnam dan Filipina yang masing-masing 80 dan 74 poin.
"Ada peran bapak ibu DPR di dalam penilaian pengawasan anggaran ini," kata Isa.
Namun, laporan tersebut menunjukkan pengawasan yang memadai itu sebetulnya lebih dari sisi pengawasan melalui audit oleh BPK, skornya 78 poin. Sebaliknya, pengawasan anggaran dari sisi legislatif atau DPR justru masih terbatas dengans kor 53.
