Kronologi Kisruh Tagih Menagih Utang antara Jusuf Hamka dan Kemenkeu
"Waktu saya bilang grup Citra itu, itu Grup Citra yang namanya Citra Lamtoro Gung. Urusan saya itu masih ada di Grup Citra yang saya tagih, itu berbeda dengan CMNP," kata Rionald ditemui di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).
Rionald juga menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih terus berupaya menagih utang tersebut ke PT Citra Lamtoro Gung Persada. Pemerintah juga pernah memanggil Mbak Tutut dan tiga grup afiliasi Citra lainnya.
Namun saat dikonfirmasi apakah terdapat hubungan antara utang Rp 775 miliar milik PT Citra Lamtoro Gung Persada dengan Jusuf Hamka, Rionald tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya meminta media memeriksa kepemilikan grup itu. “Berbeda dengan CMNP, urusan pembayaran itu bukan urusan saya, kami terus tagih yang grup Citra. Soal kepemilikan itu ada kalian bisa lihat soal kepemilikannya,” ujar Rionald.
Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, pernah ada kaitan antara perusahaan Jusuf Hamka, CMNP dengan anak sulung Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut. Keterkaitan inilah yang menjadi alasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tak mengembalikan deposito CMNP meski memberikan dana talangan ke Bank Yama.
Meski demikian, Yustinus mengaku pemerintah sejak 2010 memang telah diperintahkan Mahkamah Agung untuk membayar ke CMNP terkait tagihan tersebut sesuai dengan putusan. "CMNP ya, bukan Jusuf Hamka. Jusuf Hamka dalam akta perusahaan bukan pemegang saham dan bukan pengurus CMNP," ujar dia.
Yustinus sendiri belum dapat memastikan apakah pemerintah akan menelisik kembali hubungan CMNP dan Tutut Soeharto. Ia juga belum dapat memastikan apakah pembayaran utang tersebut akan dilakukan menunggu penyelesaian tagihan utang negara ke tiga perusahaan terkait Tutut. "Nanti hal tersebut kami koordinasikan dengan instansi terkait," ujarnya.
Mahfud MD Jadi Penengah
Meski berpolemik dengan Kementerian Keuangan, Jusuf Hamka mengaku belum berkomunikasi maupun menerima undangan untuk berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan hingga saat ini. "Hingga saat ini belum ada," ujar Jusuf Hamka, Kamis (15/6).
Adapun Jusuf Hamka sempat diundang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM pada Selasa (13/6). Mahfud memanggil Jusuf Hamka untuk meminta penjelasan terkait tagihan utang negara ke CMNP.
Mahfud MD menyatakan akan mempelajari dokumen terkait utang-piutang negara dengan perusahaan milik Jusuf Hamka PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atau CMNP. Menurut Mahfud ia telah mengantongi seluruh dokumen yang memantik kisruh antara Jusuf Hamka dan Kementerian Keuangan.
"Dokumen itu lengkap, saya pelajari, negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan. Sudah tanda tangan, dia mengaku punya utang," kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (13/6).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan ia akan berkomunikasi intens dengan Kemenkeu untuk menjernihkan persoalan. Mahfud juga ingin meminta pandangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai masalah itu.
"Ini tiba-tiba muncul. Maka saya tanya pandangannya, saya mulai stafnya dulu, dan nanti saya akan ketemu dengan Menteri Keuangan," kata Mahfud.
Adapun Menteri Keuangan yang ditemui wartawan pada Selasa (13/6) dan Rabu (14/6) tak lagi mau menjawab pertanyaan terkait tagihan utang Jusuf Hamka. Ia hanya tersenyum saat menanggapi pertanyaan wartawan.
