ASEAN Protes ke Uni Eropa soal UU Deforestasi yang Ganggu Ekspor Sawit

Abdul Azis Said
14 Juli 2023, 09:58
ASEAN, menlu asean
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU
(dari kiri ke kanan) Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir, Menlu Filipina Enrique Manalo, Menteri Singapura Vivian Balakrishnan, Menlu Thailand Don Pramudwinai, Menlu Vietnam Bui Thanh Son, Menlu Retno Marsudi, Menlu Laos Saleumxay Kommasith, Menlu Brunei Erywan Pehin Yusof, Menlu Kamboja Prak Sokhonn, Menlu Timor Leste Bendito dos Santos Freitas, dan Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn melakukan sesi foto jelang Pertemuan Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

"Pertemuan pertama satgas gabungan dijadwalkan pada minggu pertama Agustus 2023," dalam keterangan resminya belum lama ini.

Undang-Undang Uni Eropa tentang Deforestasi (EUDR) resmi berlaku pada 16 Mei 2023. Aturan tersebut mewajibkan setiap eksportir untuk menyerahkan dokumen uji tuntas dan verifikasi. Hal itu bertujuan untuk menjamin produk tersebut tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan yang dilakukan per 1 Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menghitung dampak implementasi Undang-Undang Uni Eropa tentang Deforestasi atau EUDR. Ia mengatakan kerugian terhadap perdagangan Indonesia dengan UE akibat kebijakan tersebut bisa mencapai US$ 7 miliar atau sekitar Rp 105,58 triliun.

EUDR akan mengenakan bea tambahan atas produk-produk sesuai dengan risiko deforestasi. Airlangga mencatat produk beresiko tinggi mendapatkan bea tambahan sebanyak 8%, risiko sedang 6%, dan risiko rendah 4%.

Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...