OECD Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Depan 5,2%
Di sisi lain, risiko politik diperkirkan OECD akan terbatas. Sebab, Pemilu pada Februari 2024 mendatang kemungkinan tidak akan mengubah sikap kebijakan ekonomi secara keseluruhan.
Meskipun terdapat kemajuan dalam mendiversifikasi produk dan pasar ekspor, khususnya melalui perjanjian perdagangan preferensial dengan mitra lain yang tumbuh pesat, dan dalam mengembangkan pasar modal dalam negeri, Indonesia masih rentan terhadap risiko eksternal.
Hal ini mencakup ketegangan geopolitik di kawasan lain, perputaran pasar keuangan global yang tidak terduga, dan hambatan non tarif pada ekspor yang timbul dari peraturan mitra mengenai deforestasi dan pungutan penyesuaian batas karbon. OECD memandang beberapa elemen ini harus diwaspadai, karena dapat mengganggu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Rekomendasi OECD
OECD menilai selama dua dekade di bawah pemerintahan demokratis, tata kelola sektor publik dan infrastruktur Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, sementara kerangka kebijakan makroekonomi telah memperoleh kredibilitas. Sumber daya yang cukup besar telah dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur, dan cukup berhasil.
Namun, dalam jangka menengah, tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata sebesar 5% mungkin tidak cukup untuk mengubah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, yang merupakan tujuan utama pemerintah Indonesia.
Untuk mencapai visi ini, rencana reformasi struktural baru yang komprehensif harus menghilangkan distorsi dalam bidang kebijakan seperti peraturan bisnis, keuangan, kepemilikan negara, dan persaingan usaha. Kemudian, mengurangi kesenjangan yang berkepanjangan dalam transparansi, dan kejelasan peraturan dibandingkan dengan negara-negara OECD.
Pemerintah Indonesia dinilai telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap disiplin fiskal, dan kini harus mengadopsi strategi fiskal jangka menengah yang konkrit, untuk memperoleh dividen demografi sebelum penuaan mulai menjadi masalah dalam waktu kurang dari satu dekade.
Mobilisasi pendapatan akan mendapat manfaat dari pendalaman reformasi perpajakan pada 2021, terutama dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak berpenghasilan tinggi.
Selain itu, reformasi subsidi energi harus mencakup kembalinya formula penetapan harga semi-otomatis yang diterapkan pada periode 2015-2018, berdasarkan indeks harga minyak internasional, nilai tukar, serta pajak dan biaya distribusi lainnya. Upaya lebih lanjut diperlukan dalam penerapan peraturan, termasuk melalui independensi yang lebih besar pada lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
