Luhut Akan Naikan Pajak Motor Bensin, Bagaimana Dampak ke Masyarakat?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan masih mengkaji rencana untuk menaikkan pajak kendaraan berbahan bakar minyak atau bensin.
Kenaikan pajak ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan mengerek penjualan kendaraan listrik dalam negeri yang masih sepi peminat. Nantinya, penerimaan pajak tersebut akan dialokasikan untuk subsidi transportasi publik seperti LRT dan kereta cepat.
Menanggapi hal itu, Pengamat Pajak Prianto Budi Saptono menilai kenaikan tarif pajak ini pasti akan menambah beban bagi konsumsi masyarakat, karena setiap kebijakan akan bersifat distortif. Artinya, pajak apa pun dapat memengaruhi perilaku masyarakat.
“Masyarakat tentu akan mempertimbangkan dampak negatif (biaya) dan dampak positifnya (manfaat) ketika akan beralih ke kendaraan listrik atau tetap menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil,” ujar Prianto kepada Katadata.co.id, Jumat (19/1).
Menurut Prianto, masyarakat harus mengeluarkan dana cukup besar untuk membeli kendaraan listrik baru, meski biaya untuk membeli BBM dapat dikurangi.
Sementara, jika masyarakat tetap menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil, mereka tidak perlu menyiapkan dana besar untuk membeli kendaraan listrik baru.
“Akan tetapi, biaya BBM-nya akan meningkat sejalan kenaikan tarif pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat (PBBKB),” ujarnya.
