Beda Dengan Jokowi, Sri Mulyani Pesan Jaga Netralitas Saat Pemilu 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi pesan kepada para jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu agar tetap waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang Pemilu 2024.
“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat Anda di kotak suara," kata Sri Mulyani dalam pidatonya pada Rapat Kerja Pimpinan DJBC, di Sentul, Bogor pada Rabu (24/1).
Menurut Sri Mulyani, sikap netralitas itu merupakan value atau nilai yang menunjukkan jajaran DJCB Kemenkeu sebagai manusia yang diatur oleh undang-undang dan tata krama.
Beda Sikap dengan Jokowi
Sikap Sri Mulyani justru berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Usai menghadiri agenda penyerahan tiga pesawat tempur untuk TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Soebianto pada Rabu (24/1), Jokowi ditanya oleh wartawan soal pendapatnya mengenai para menteri yang menjadi tim sukses.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak," kata Jokowi saat di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu (24/1).
Namun demikian, orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan bahwa, "Yang paling penting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.
Menurutnya, presiden dan menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
“Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh...boleh. Menteri juga boleh. Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan, kalau aturannya enggak boleh ya tidak," kata Jokowi.
