Ini Alasan Pengusaha Spa Ajukan Uji Materi Soal Kenaikan Pajak Hiburan
"Para pemohon merasakan ketidakadilan dan berimbas pada masyarakat yang bisa dirugikan karena pengusaha SPA akan menambah biaya PBJT sebesar 40%-75% untuk setiap jasa perawatan kesehatan SPA kepada konsumen/klien," kata dia.
Akibatnya, minat masyarakat menurun untuk melakukan perawatan tubuh melalui jasa spa. Oleh karena itu, dia meminta agar pasal-pasal yang diuji dinyatakan inkonstitusional.
Di antaranya pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 55 ayat (1) huruf l.
Perkara ini sendiri diajukan oleh 22 pemohon yang terdiri dari badan hukum perkumpulan atau organisasi, badan hukum privat, dan perorangan yang berkaitan dengan usaha kesehatan spa.
Spa Masuk dalam Kategori Hiburan Tertentu
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan merekomendasikan spa dikecualikan dari aturan pajak hiburan yang baru. Dalam regulasi ini, pajak hiburan tertentu di daerah naik menjadi 40% - 75% sejak awal tahun.
Aturan yang dimaksud yakni UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Industri hiburan tertentu dalam UU ini adalah diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
Menurut Sandiaga, spa merupakan bagian dari usaha kebugaran dan pariwisata kesehatan.
"Kami baru menerima surat dari Presiden yang nanti mewakili pemerintah saat sidang di Mahkamah Konstitusi," kata Sandiaga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/2).
