Tertinggi Dalam Sejarah, Anggaran Bansos Era Prabowo Tembus Rp 504 Triliun
Alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto mencapai Rp 504 triliun di 2025. Ini merupakan angnggaran bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tujuan alokasi anggaran bansos untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan.
"Kemudian untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisiensi," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025, Jumat (16/8).
Alokasi anggaran bansos era Prabowo bahkan lebih tinggi dibandingkan pada masa pemerintahan Jokowi di 2024. Karena alokasi bansos pada tahun terakhir pemerintahan Jokowi itu mencapai Rp 496,8 triliun.
Dengan begitu, terjadi kenaikan anggaran bansos pada masa pemerintahan Jokowi ke Prabowo sebesar Rp 7,2 triliun. Sehingga, alokasi anggaran bansos pada 2025 ini berpotensi mencetak rekor baru dan tertinggi dalam sejarah.
Anggaran Pendidikan, Infrastruktur dan Ketahanan
Secara total, Jokowi merancang postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPB) senilai Rp 3.613,1 trilun pada masa pemerintahan Prabowo. Di dalamnya terdapat postur anggaran selain bansos, yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan dan infrastruktur.
Terdiri alokasi anggaran pendidikan Rp 722,6 triliun untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Kemudian untuk memperluas program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Sedangkan anggaran kesehatan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran ini ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Diikuti anggaran ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Jokowi menyampaikan, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp 400,3 triliun pada 2025. Anggaran ini untuk mendorong infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Sedangkan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar- daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.
"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," kata Jokowi.
