Insentif PPN Banyak Dinikmati Orang Kaya, Sri Mulyani Ingin Sasar Kelas Menengah
Ringkasan
- Presiden Prabowo menerbitkan dokumen "Ekonomi Kita" yang berisi analisis kondisi ekonomi dan proyeksi ekonomi Indonesia. Dokumen ini menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 sangat cerah.
- "Ekonomi Kita" mencakup realisasi ekonomi kuartal I 2025, outlook ekonomi kuartal II 2025, outlook ekonomi tahun 2025, dan outlook ekonomi 5 tahun ke depan. Dokumen ini juga membahas berbagai program pemerintah, seperti THR ASN, subsidi listrik, KUR, stimulus Lebaran, program Makan Bergizi Gratis, dan pembangunan 3 juta rumah.
- Meskipun "Ekonomi Kita" menunjukkan optimisme, data menunjukkan daya beli masyarakat melemah di awal tahun 2025, tercermin dari penurunan impor barang konsumsi dan perlambatan indeks keyakinan konsumen. Penurunan penerimaan negara juga mempersempit ruang gerak pemerintah untuk menstimulus perekonomian.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan fasilitas insentif pajak pertambahan nilai ternyata banyak dinikmati orang kaya. Hal itu terlihat dalam realisasi belanja perpajakan pada 2023.
“Untuk PPN yg dibebaskan tadi jumlahnya sampai Rp 100 triliun mayoritas dinikmati kelompok atas,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (28/8).
Ia berharap insentif tersebut nantinya dapat lebih menyasar kelas menengah dan bawah. Ruang perbaikan selalu ada apabila mengacu pada keadilan dan efisiensi pajak.
“Kelompok masyarakat menengah dan bawah yang seharusnya bisa menikmati lebih banyak dan pajak progresif dengan menciptakan beban lebih merata pada kelompok lebih atas,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah menerapkan insentif pajak demi melindungi masyarakat dan mendorong ekonomi. Contohnya, PPN yang dibebaskan untuk bahan makanan pada 2023 yang nilainya mencapai Rp 63,1 triliun.
"Mulai dari beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas itu nilainya Rp 40,9 triliun yang tidak dipungut. Perikanan dan kelautan Rp 22 triliun yang tidak dipungut,” kata Sri Mulyani.
Lalu, ada pula insentif PPN untuk sektor jasa pendidikan swasta mencapai Rp 21,5 triliun. Untuk transportasi sebesar Rp 26 triliun dan sektor kesehatan Rp 4,6 triliun yang tidak dipungut.
Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menerapkan insentif PPN sebesar Rp 85,4 triliun. Lalu tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi yang tidak dipungut negara mencapai Rp 5,6 triliun.
Dengan angka realisasi tersebut sebagian besar dari insentif pajak sebetulnya dinikmati oleh masyarakat. "Tapi sering yang muncul tax holiday dan tax allowance, komposisi terbesarnya,” ujar Sri Mulyani.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
