Berita Pajak Pertambahan Nilai Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kenaikan PPN menjadi 12 % diperlukan demi mengerek pendapatan negara.

PPN besaran tertentu, adalah pungutan yang menggunakan tarif khusus selain yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN. Besarannya ditentukan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK.

Tarif PPN besaran tertentu untuk 41 komoditas pertanian berpotensi naik dari 1,1% menjadi 1,2% mengikuti kenaikan tarif umum PPN dari 11% menjadi 12%, yang rencananya akan berlaku mulai 2025.

Berikut ini jenis-jenis sanksi yang dikenakan terkait pelanggaran terkait faktur pajak.

Jasa rumah sakit sebenarnya tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun, ada beberapa layanan dalam jasa medis yang atas penyerahannya dikenai pungutan.

Pengusaha kena pajak atau PKP merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Keberadaannya menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN).

SPT Masa PPN adalah dokumen yang digunakan untuk penghitungan PPN atau PPnBM terutang. Berikut ini ulasannya.

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun depan mencapai Rp 2.309,85 triliun, yang sebagian besar disumbang oleh pajak penghasilan atau PPh.

Pajak langsung adalah pungutan yang menjadi beban wajib pajak dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Pajak usaha angkutan adalah istilah yang mengacu pada jenis-jenis kewajiban perpajakan yang dikenakan pada pelaku usaha jasa angkutang, baik barang maupun penumpang. Berikut ulasan selengkapnya.

Selain oleh PKP, pemungutan PPN juga diserahkan kepada badan atau instansi tertentu yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Badan atau instansi tersebut disebut bendaharawan pemerintah.

Tidak semua penyerahan barang kena pajak atau BKP dikenakan PPN. Ada beberapa penyerahan BKP di mana pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN. Berikut ulasan selengkapnya.

Kode faktur pajak 09 adalah kode transaksi yang digunakan untuk membuat faktur pajak atas penyerahan aktiva Pasal 16D UU PPN. Berikut penjelasan selengkapnya.

Nilai lain PPN digunakan untuk menentukan besaran tarif pajak pertambahan nilai, di luar tarif umum yang telah ditentukan. Besarannya ditentukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).