Pajak Orang Kaya Bisa Jadi Solusi Biayai Makan Bergizi Gratis Ketimbang PPN 12%

Direktur Eksekutif Centr Of Economic And Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhesitira menyarankan pemerintah untuk lebih kreatif mencari pendanaan program makan bergizi gratis (MBG). Salah satunya bisa melalui pajak orang kaya (wealth tax).

Berdasarkan perhitungan CELIOS, penerapan pajak orang kaya bisa berkontribusi pada anggaran makan bergizi gratis hingga Rp 81,6 triliun.

“Jangan menaikan tarif PPN menjadi 12% untuk biayai program prioritas. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya pajak kekayaan (wealth tax) yang bisa berkontribusi Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan," kata Bhima, Selasa (19/11).

Selain itu, dia mendorong pencegahan kebocoran pajak di sektor komoditas ekstraktif (underinvoicing dan miss-reporting). Dengan begitu, penerimaan pajak negara bisa terjaga tanpa membebani masyarakat.

"Kami berharap pemerintah jangan korbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk membiayai makan bergizi gratis,” kata Bhima di Jakarta, Selasa (19/11).

Makan bergizi gratis merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi 82 juta penerima, termasuk anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil.

Program ini dialokasikan melalui anggaran pendidikan yang memotong hampir 10% dari total anggaran pendidikan nasional 2025 atau setara dengan Rp 71 triliun.

Kualitas Pendidikan Bisa Terganggu

Meski memiliki dampak terhadap perekonomian, CELIOS memperingatkan dampak alokasi anggaran besar ini berpotensi membebani keuangan negara dan memperkecil ruang fiskal bagi program prioritas lainnya.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengungkapkan hasil modelling program makan bergizi gratis jika menggunakan dana pendidikan yang hanya akan memberikan dampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,06% atau Rp 7,21 triliun.

Namun di sisi lain, bisa berdampak negatif pada sektor pendidikan dengan nilai kehilangan ekonomi mencapai Rp 27,03 triliun.

Jika program makan bergizi gratis menggunakan anggaran pendidikan, maka dikhawatirkan kualitas pendidikan nasional akan terganggu karena anggaran berkurang.

Dampak negatif lain juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi Rp 27,03 triliun dan penghasilan tenaga kerja di bidang pendidikan pemerintah juga berkurang Rp 41,55 triliun.

“Sedangkan, redistibusi dana ini berpotensi mengurangi kesempatan kerja hingga 723 ribu posisi pada sektor pendidikan, termasuk guru dan dosen,” katanya.

Perlebar Defisit APBN hingga 3,34%

Studi CELIOS memperkirakan jika program ini terus berjalan hingga mencapai target 100% pada 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34% dari PDB pada 2029. Jumlah ini melebihi ambang batas aman yang diatur undang-undang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%.

Bahkan ketika menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimistis sebesar 7%, defisit anggaran tetap diprediksi akan melampaui ketentuan konstitusi yaitu sebesar 3,1%.

Sementara Peneliti Ekonomi CELIOS Dyah Ayu menyoroti tantangan besar dari program makan bergizi gratis berupa  kebutuhan pembiayaan, terutama dari pajak dan utang.

"Rasio pajak sulit naik dengan situasi ekonomi yang penuh tantangan eksternal maupun pelemahan konsumsi kelas menengah. Proyeksi penurunan rasio pajak Indonesia pada APBN 2025 yang hanya ditargetkan 10,09%, masih jauh dibanding target ambisius 23% di 2029," ujarnya.

Jika tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan negara yang efektif, menurutnya ambisi untuk mendanai program ini bisa menjadi beban tambahan yang memperlebar defisit anggaran. “Pilihannya hanya menaikan rasio pajak atau tambah utang untuk mendanai program ini,” kata Dyah.

Menurut Dyah, dibutuhkan rasionalisasi program makan bergizi gratis melalui skema program keluarga harapan (PKH). Bantuan bisa diberikan melalui uang tunai ataupun bantuan makanan bergizi bagi murid tertentu.