Kenaikan Harga BBM dan LPG Subsidi Disarankan Maksimal Rp 1.000
Kementerian ESDM melempar wacana kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite, solar, dan LPG 3 kilogram (kg). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu pekan lalu (13/04).
Menurutnya, kenaikkan harga tiga komoditas energi bersubsidi tersebut tak terlepas dari lonjakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) Maret yang menyentuh US$ 113,5 per barel karena konflik antara Rusia dan Ukraina. Sehingga penyesuaian harga dibutuhkan untuk mengurangi beban subsidi pada APBN.
Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, mengatakan wacana kenaikan harga tiga komoditas BBM bersubsidi dalam waktu dekat akan memberatkan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya di tengah momentum menjelang labaran.
Dari masing-masing komoditas energi yang dikabarkan akan naik, Ferdy mewanti-wanti agar kenaikan harga tak lebih dari Rp 1.000 karena masyoritas penggunanya adalah masyarakat kecil
“Bisa saja (harga) naik tapi jaraknya jangan terlalu jauh dan momentumnya harus dilihat lah. Saat ini teman-teman muslim masih lebaran dan banyak yang menggunakan BBM dan LPG subsidi, kalau naik itu Rp 500 sampai Rp 1.000,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (18/4).
Meski demikian dia setuju bahwa kenaikan harga BBM dan LPG bersubsidi merupakan salah satu jalan untuk mengurangi beban Pertamina dalam mengakomodir subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia yang kini berada di kisaran US$ 100 per barel.
Namun, itu hanya salah satu cara. Sebab pemerintah masih bisa membantu Pertamina dengan mengalokasikan subsidi APBN dari hasil penerimaan pajak yang meningkat berkat tingginya harga komoditas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
“Tambang itu untungnya hampir 200-300%, maka tinggal disubsidi (silang) saja. Apa salahnya ambil penerimaan dari sektor tambang untuk bisa menambal subsidi-subsidi ini untuk sementara, karena memang kalau (harga) tidak dinaikkan pasti berdampak ke Pertamina yang juga mencari profit,” ujar Ferdy.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Abdurohman, menyebutkan penyesuaian harga BBM hingga LPG tidak lepas dari agenda reformasi subsidi energi dengan tujuan agar subsidi lebih tepat sasaran dan upaya untuk mengurangi selisih harga BBM subsidi dan non-subsidi.
