Pembatasan BBM Bersubsidi Pakai MyPertamina akan Diuji Coba Agustus
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan pembelian BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite dengan aplikasi MyPertamina akan diuji coba pada Agustus mendatang.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, skema subsidi tertutup ini akan dilakukan demi menghemat biaya kompensasi dan subsidi BBM. "Kami mengharapkan bulan Agustus dan September bisa dilakukan uji coba. Harus ada sosialisasi dan uji coba terlebih dahulu," kata Erika dalam Energy Corner, Senin (6/6).
Adapun kriteria maupun petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi akan diatur di revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. "Saat ini sudah finalisasi di internal kementerian ESDM. Semoga sebentar lagi bisa diluncurkan," sambung Erika.
Selain menjalin dengan Pertamina, BPH Migas juga berkoodinasi dengan AKR. "AKR akan ada aplikasi untuk melakukan itu," ujarnya.
Saat ditanya jenis kendaraan mana saja yang nantinya akan dilarang memberi BBM bersubsidi, Erika belum bisa bicara banyak. Ia hanya mengatakan, seleksi konsumen dengan aplikasi MyPertamina akan menyasar pada besaran CC kendaraan.
"Karena makin besar cc-nya, makin besar konsumsi BBM-nya. Untuk besaran CC-nya masih dalam pembahasan," tukas Erika. Simak besaran subsidi energi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir pada databoks berikut:
Di luar kategori kendaraan umum, Erika memastikan bahwa kendaraan dinas pejabat, mobil TNI-Polri, dan kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh BUMN tidak akan memperoleh BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite.
Kendaraan-kendaraan tersebut secara otomatis ditolak untuk mengisi BBM bersubsidi tanpa harus mengikuti seleksi dari aplikasi MyPertamina. "Masyarakat yang akan membeli Pertalite dan Solar harus daftar di Aplikasi MyPertamina. Kalau belum ya tidak bisa membeli," ucap Erika.
Dalam seleksi konsumen lewat yPertamina, Erika mengatakan BPH Migas akan menggunakan data baru yang langsung diisi oleh para konsumen. Nantinya, data tersebut akan diverifikasi dan disesuaikan dengan data dari kementerian terkait untuk memberikan rekomendasi kepada warga yang berhak dan lolos seleksi.
"Jadi tidak pakai data yang sudah ada. Kami tidak menggunakan data dari Kemensos, tapi menggunaan data dari konsumen yang mendaftar. Orang ini sudah registrasi dan apakah orang ini akan mendapat haknya," tukasnya.
