BPH Migas Antisipasi Kendala Jaringan Pembatasan BBM pakai MyPertamina
Distribusi BBM bersubsidi Solar dan Pertalite dengan aplikasi MyPertamina akan diuji coba pada Agustus 2022. BPH Migas telah menyiapkan langkah antisipasi jika penggunaan aplikasi tersebut terkendala jaringan di daerah.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sistem kartu kendali jika skema subsidi tertutup dengan aplikasi MyPertamina di sejumlah daerah menemui kendala sinyal.
“Akan ditetapkan kartu kendali jika ada daerah yang tidak bisa menggunakan aplikasi,” kata Erika Erika saat menjadi pembicara dalam Energy Corner, Senin (6/6).
Walau begitu, ia berharap pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi dengan aplikasi MyPertamina bisa dilaksanakan di seluruh daerah. Erika menilai, skema subsidi tertutup dengan metode digitalisasi akan jauh lebih mudah mengatur distribusi BBM bersubsidi.
Saat ditanya apakah hal serupa juga akan diterapkan pada distribusi elpiji 3 kg, Erika irit bicara. Ia mengatakan ranah tersebut berada di tangan Dirjen Migas Kementerian ESDM.
Selanjtnya, para konsumen yang nantinya berhak untuk mendapatkan BBM bersubdisi, cukup melakukan pindai QR Code melalu ponsel pintar yang tersedia di dispenser SBPU. “Kalau sekarang ini, contohnya Solar, harus dilakukan pencatatan nomor polisi untuk mereka yang beli. Itu kan butuh waktu,” sambung Erika.
Secara nasional, melalui infrastruktur distribusi energi yang telah dibangun, Pemerintah melalui Pertamina sepanjang Januari-April 2022 telah mengalirkan solar bersubsidi dengan volume sekitar 5,2 juta KL, Pertalite sekitar 9 juta KL, dan LPG subsidi dengan volume sekitar 2,5 juta metrik ton.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjar Negara (APBN) 2022, Pemerintah telah menambah besaran subsidi sebesar Rp 71,8 triliun. “Pemerintah tidak menaikkan harga dan menaikkan subsidi sebagai bentuk keberpihakkan kepada warga kurang mampu,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan pemerintah harus mensosialisasikan rencana ini terlebih dulu. Selain itu, pemerintah harus peka kepada masyarakat di daerah yang belum memiliki akses ponsel pintar.
Pemerintah juga harus menjamin kesiapan infrastuktur tambahan seperti jaringan sinyal yang memadai di sejumlah wilayah di tanah air, terutama kawasan-kawasan yang terletak di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal.
“Jika kita ingin melakukan digitalisasi secara keseluruhan, maka infrastruktur untuk informasi dan sinyal itu harus benar-benar siap. Jangan sampai dengan sistem yang ada itu gagal juga karena ketidaksiapan kita di sektor telekomunikasi,” kata Mamit kepada Katadata.co.id, Kamis (2/6).
Mamit menambahkan, potensi terjadinya antrian panjang saat diterapkannya skema layanan digital myPertamina tidak dapat dihindari. Untuk itu, Pertamina dan SPBU dirasa harus menambah jumlah dispenser khusus Pertalite dan Solar.
“Ketika terjadi pembatasan ya akan terjadi antrian. Bisa diurai dengan menambah jalur dan untuk BBM bersubsidi sehingga antrian tidak terlalu panjang. Karena tidak mungkin juga diatur waktunya, misal hari ini si ‘A’ hari ini si ‘B’. Ini sulit,” sambung Mamit.
