Airlangga Sebut Harga BBM RI Murah di ASEAN, Pertalite Jadi Naik?
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan harga BBM Indonesia masih relatif murah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ia menyebut hal ini lantaran besarnya subsidi energi yang tahun ini mencapai Rp 502,4 triliun.
“Kita lihat harga keekonomian Pertamax sebenarnya Rp 15.150 per liter namun harga eceran saat ini masih Rp 12.500. Demikian pula dengan harga Pertalite yang keekonomiannya Rp 13.150, harga eceran masih diberikan Rp 7.650,” ujarnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, dikutip Rabu (17/8).
Ia membandingkan jika melihat beberapa negara lain di ASEAN, harga Pertalite tercatat relatif tinggi seperti di Thailand yakni Rp 19.500 per liter, Vietnam sebesar Rp 16.645, dan Filipina sebesar Rp 21.352.
Oleh karenanya dalam kenaikan harga BBM, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah berhasil menjadi peredam kejut atau shock absorber melalui subsidi energi.
Sementara itu untuk menjaga stabilisasi harga, Airlangga mengungkapkan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus mendorong program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dengan masyarakat.
“Dengan begitu tantangan hiperinflasi bisa kita tangani di tahun ini dan tahun depan,” ujarnya.
Tanda-tanda kenaikan harga BBM juga terlihat dari dipangkasnya anggaran kompensasi energi yang cukup signifikan. Sementara anggaran subsidi energi hanya naik tipis.
Kementerian Keuangan mematok anggaran subsidi energi sebesar Rp 210,7 triliun pada tahun depan, di luar kompensasi energi yang dibayarkan kepada PLN dan Pertamina. Anggaran subsidi energi tahun depan naik dari pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 208,9 triliun.
Sementara itu anggaran kompensasi energi tahun depan ditargetkan Rp 126 triliun, turun 57% dibandingkan perkiraan tahun ini sebesar Rp 293,5 triliun. Dengan demikian, total pagu subsidi dan kompensasi energi tahun depan sebesar Rp 336,7 triliun, lebih rendah 33% dari tahun ini Rp 502,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penurunan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun depan seiring harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipatok lebih rendah. Asumsi ICP tahun depan sebesar US$ 90 per barel, lebih rendah dari asumsi tahun ini US$ 95-105 per barel.
"Faktor nilai tukar juga diperkirakan relatif lebih stabil dibandingkan tahun ini. Namun secara absolut subsidi sebetulnya masih sangat tebal, tentu kita harap jumlah juta kilo liter Pertalite, solar hingga LPG tetap bisa dikendalikan," ujarnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan 2022, Selasa (16/8).
