76% Rencana Pembangunan PLTU Dunia Batal Sejak Kesepakatan Paris 2015
Laporan dari lembaga kajian asal Eropa, E3G, mengungkapkan bahwa sebanyak 76% rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap alias PLTU di dunia batal, terutama pasca penandatanganan Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Sejak 2015, 44 pemerintah di seluruh dunia telah berkomitmen untuk tidak membangun PLTU batu bara baru. Laporan ini juga menemukan bahwa lebih dari 40 negara tidak lagi memiliki rencana pembangunan proyek PLTU batu bara.
Berdasarkan laporan ini pada Juli lalu, menyebutkan terdapat enam negara yang masih memiliki rencana pembangunan PLTU batu bara dalam tahap prakonstruksi sebesar 82%, dari pipeline PLTU batu bara dunia yang tersisa. Enam negara tersebut yaitu Tiongkok, India, Vietnam, Indonesia, Turki, dan Bangladesh.
"Tahap pra-konstruksi lainnya yang tersisa tersebar di 31 negara lagi, 16 diantaranya hanya memiliki satu proyek. Negara-negara ini dapat mengikuti momentum global," tulis laporan tersebut dikutip Selasa (14/9).
Selain itu, menurut laporan tersebut, jika Tiongkok mengikuti langkah Jepang dan Korea Selatan untuk mengakhiri pembiayaan proyek batu bara di luar negeri dapat memfasilitasi pembatalan lebih dari 40 gigawatt (GW) proyek di 20 negara.
Menurut Associate Director di E3G, Chris Littlecott, penulis laporan ini, pembangkit batu bara semakin tak kompetitif jika harus dihadapkan dengan pembangkit dari energi baru terbarukan (EBT). Pasalnya terdapat risiko aset terlantar. Simak databoks berikut:
"Pemerintah sekarang dapat bertindak dengan percaya diri untuk berkomitmen menyetop pembangunan PLTU batu bara baru," katanya.
Manajer Riset di E3G Leo Roberts, mengatakan transformasi struktural di sektor ketenagalistrikan global semakin cepat. Pasalnya, negara-negara semakin menjauh dari pembangkit listrik tenaga batu bara karena mereka menyadari bahwa batu bara adalah bahan bakar masa lalu.
"Negara-negara yang masih mempertimbangkan pembangkit listrik batu bara baru harus segera menyadari keniscayaan pergeseran global dari batu bara, dan menghindari kesalahan mahal dalam membangun proyek baru,” ujar Leo.
Laporan ini diluncurkan bertepatan dengan UN High-Level Dialogue on Energy yang direncanakan akan berlangsung pada 24 September 2021 mendatang. UN HLD ini akan dihadiri oleh sejumlah kepala negara yang akan menyatakan komitmennya dalam bentuk “Energy Compacts”, bertujuan untuk mencapai energi bersih.
