Sering Kritik Pemerintah, Jusuf Kalla: Saya dalam Posisi Objektif

Kritik tersebut disampaikan lantaran ia harus bersikap objektif. Kritik bukan hal yang tabu karena pemerintah juga bisa keliru.
Image title
28 Februari 2019, 16:53
Jusuf Kalla Kunjungi MRT
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pengoperasian MRT rute Bundaran HI - Lebak Bulus, Jakarta (20/2). Jusuf Kalla mengkritik pembangunan infrastruktur yang kurang memperhitungkan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla akhir-akhir ini dinilai kerap mengkritik pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, mulai dari jalan tol hingga light rail transit (LRT). Kritik tersebut disampaikan lantaran ia harus bersikap objektif. Kritik bukan hal yang tabu karena pemerintah juga bisa keliru.

"Saya berada dalam posisi objektif. Pemerintah bisa keliru sehingga harus kita perbaiki," kata Jusuf Kalla dalam sambutannya di CNBC Economic Outlook, di Jakarta, Kamis (28/2).

Jusuf Kalla menjelaskan, pemerintah seharusnya juga memikirkan dampak negatif yang muncul dari pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa yang membuat jalur Pantura (Pantai Utara Jawa) sepi, para pedagang di sepanjang jalur tersebut pun kehilangan pasarnya. "Orang beli oleh-oleh jadi berkurang. Pikirkan tindakan yang lebih baik lagi," ujarnya.

Untuk LRT Jabodebek, ia menilai ongkos yang dikeluarkan cukup mahal. Hal ini sudah disampaiannya sejak tiga tahun yang lalu. Selain itu, LRT dibangun dekat jalan tol sehingga dapat menghalangi perluasan jalan tol. Di sisi lain, LRT yang dibangun secara melayang (elevated) juga membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan pembangunan yang dilakukan di darat (grounded).

Advertisement

Sebelumnya, Jusuf Kalla pernah menyebut Kementerian Perhubungan memiliki studi mengenai pembiayaan LRT Jabodetabek lebih murah sepuluh kali lipat jika dibangun di darat daripada harus dibangun melayang. Namun, pemerintah tetap membangun prasarana LRT secara elevated sehingga biayanya membengkak.

Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki perencanaan pembangunannya ke depan agar pengeluaran untuk infrastruktur bisa lebih ekonomis. Namun, dia juga menekankan pembangunan jalan di daerah sangat penting dilakukan untuk konektivitas antarwilayah.

Pasalnya, kemajuan infrastruktur berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kalla menuturkan, pembangunan memberikan dampak berkelanjutan terhadap masyarakat.

(Baca: JK Minta Pelaku Usaha Tak Ragu Berinvestasi di Tahun Politik)

Perbedaan Investasi LRT

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui ada perbedaan biaya investasi yang cukup besar antara pembangunan rel LRT melayang dibandingkan pembangunan rel yang sejajar jalan. Untuk menekan biaya pemerintah mengkaji pembangunan rel tidak melayang pada ruas yang belum dibangun seperti Cibubur-Bogor. "Saya kira (biayanya) bisa setengah (dari Rp 500 miliar per kilometer)," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (14/1).

Sementara itu, Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) yang juga pengamat transportasi Darmaningtyas menyebut, biaya pembangunan LRT melayang hanya Rp 467 miliar per kilometer. Angka ini lebih murah ketimbang pembangunan LRT3 Malaysia yang memakan biaya Rp 827 miliar per kilometer, Lagos Rail Mass Transit di Nigeria senilai Rp 622 miliar per kilometer, hingga Manila Metro Rail Transit senilai Rp 822 miliar per kilometer.

(Baca: Pembelaan Istana Soal Kritik LRT dan Tol Trans Jawa)

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait