Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menyebut penambangan timah ilegal mulai terjadi ketika pemerintah membuka keran swasta untuk memiliki IUP. “Kemudian pemerintah juga membuka keran ekspor konsentrat timah oleh swasta sehingga marak penambangan tanpa izin (PETI),” ucapnya kepada Katadata.co.id.
Para trader kemudian menampung timah dari tambang inkonvensional tersebut dan mengekspornya ke Singapura. Kondisi ini semakin parah ketika terjadi perbedaan harga konsentrat antara trader dan PT Timah. Penambang lebih memilih menjual ke pihak swasta karena harganya lebih mahal.
Lalu, pemerintah menutup keran ekspor konsentrat tersebut untuk trader swasta. Penambang kini harus menjual ke PT Timah. Banyak penambang inkonvensional akhirnya gulung tikar karena harga jual lebih rendah dari biaya operasi. Beberapa akhirnya mendirikan smelter di Bangka untuk mengolah konsentrat timah menjadi ingot (timah yang dilebur), kemudian diekspor.
Namun, masalah muncul lagi. Kemunculan pabrik-pabrik pengolahan itu membuat pasokan bahan baku berkurang. “Sehingga terjadilah penambangan dengan berbagai cara, termasuk kerja sama antara pemilik IUP untuk memasok smelter,” kata Rizal.
Banyak izin usaha tambang tersebut memiliki wilayah dan cadangan kecil. Dari sini muncul kembali penambangan tanpa izin. “Kegiatan PETI sebenarnya kasat mata terlihat tapi penegakkan hukumnya jalan di tempat,” ucapnya.
Beberapa pihak menduga adanya permainan aparat dan pejabat, baik pusat maupun daerah, sehingga kegiatan tambang ilegal sulit diberantas. “Hampir di seluruh negeri terjadi hal seperti ini dan sepertinya pemerintah kesulitan membongkar kasusnya,” katanya.
Dampak Kasus Harvey Moeis
Praktik tambang ilegal telah memukul kinerja PT Timah Tbk. Dalam tiga tahun terakhir produksinya terus menurun. Laba perusahaan pun anjlok pada tahun lalu.
Direktur PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal mengatakan produksi pada tahun ini akan lebih baik. Angkanya sekitar 30 ribuan ton. “Kami lagi berupaya memperbaiki tata kelola internal,” ucapnya pada 2 April 2024.
Penurunan produksi tak semata karena masifnya tambang ilegal. Virsal menyebut ada pula masalah sosial dan teknis penambangan. Yang utama adalah tata kelola perusahaan yang masih banyak kekurangan.
Karena itu, perusahaan sedang melakukan investigasi terkait apa yang terjadi selama lima tahun terakhir. “Kami lagi dalami baik dari internal maupun dari kontrak-kontrak dan kerja sama yang sudah ada,” kata Virsal.
Terkait kasus Harvey Moeis, ia menyebut sebagian timah ilegal memang berasal dari area PT Timah. Sebagian lainnya berasal dari kawasan hutan yang dilarang untuk ditambang. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, Virsal mengatakan, tidak ada lagi yang bekerja sama dengan perusahaan.
Dampak lainnya dari kasus Harvey Moeis, Kementerian ESDM akan mengevaluasi kembali rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan timah. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif mengatakan, selama ini banyak perusahaan yang belum memenuhi persyaratan
“Kalau ada kasus (korupsi) seperti sekarang, tentu kami harus evaluasi lagi,” ucapnya. “Semua ada parameternya, itu harus dilengkapi semua.”
Per 26 Maret 2024, Kementerian baru menyetujui 15 RKAB perusahaan tambang timah. Kapasitas produksinya mencapai 46.444 ton. Angka ini sekitar 65% dari produksi timah 2023, yang mencapai 74 ribu ton bijih timah.
Kehati-hatian pemerintah dalam menyetujui RKAB sejak awal tahun telah berimbas pada penurunan ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bangka Belitung mencatat kinerja ekspor provinsi tersebut anjlok 82,55% pada Januari 2024 dibandingkan Desember 2023 menjadi US$ 29,79 juta. Penurunan tersebut terjadi karena tidak adanya ekspor timah yang menjadi komoditas andalannya.
Ketua Harian Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Eka Mulya Putra membenarkan hal tersebut. “Benar, dari Januari sampai Maret 2024 belum ada sama sekali ekspor timah,” ujarnya. Penyebab utama kondisi ini adalah lambatnya persetujuan RKAB dan hebohnya kasus timah di Kejagung.
Dalam berbagai pemberitaan salah satu perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan RKAB dan izin ekspor timah sejak awal tahun ini adalah PT Mitra Stania Prima. Melansir data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 75% saham perusahaan ini dimiliki PT Arsari Tambang.
Arsari Group merupakan perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, adik Menteri Pertahanan dan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Dalam data KemenkumHAM, direktur utama Mitra Stania Prima adalah Aryo Djojohadikusumo, anak Hashim.
Katadata.co.id sudah mencoba mengonfirmasi informasi ini melalui pesan singkat kepada Aryo. Namun, ia tidak memberi jawaban hingga berita ini tayang.
Pada 21 Februari lalu, Reuters menulis ekspor timah olahan Indonesia pada Januari 2024 hanya 400 metrik ton. Semua dalam bentuk solder, tidak ada ingot. Angka tersebut merupakan volume bulanan terendah sejak Agustus 2015.
Ekspor timah dari negara ini memang sudah turun sejak tahun lalu. Penurunannya mencapai 12% dibandingkan 2022 menjadi 75 ribu ton. Jumlah tersebut setara seperlima permintaan global sehingga Indonesia masih menjadi salah satu negara pengekspor timah terbesar dunia.
Yang paling terpukul adalah Negeri Panda, pusat manufaktur dunia. Sektor timah Cina kini menghadapi ancaman penurunan stok karena melemahnya ekspor dari Indonesia. Para pelakunya kini sibuk menimbun logam tersebut. Angka cadangannya pada Bursa Berjangka Shanghai berjumlah 9.033 ton, tertinggi sejak Agustus 2023.
Namun, pembelian tersebut mengurangi pasokan untuk negara Barat. Persedian timah di bursa logam London (LME) turun 23% pada Januari 2024 menjadi 5.945 ton, level terendah sejak Agustus lalu.
Meskipun belum ada kepanikan, namun pelaku pasar mulai merasakan ketersediaan timah akan semakin terbatas dengan menurunnya ekspor dari Tanah Air. Harga timah terus menunjukkan tren kenaikan sejak awal tahun. Lonjakannya lebih 26% ke level US$ 32.185 per ton per 17 April lalu.
