Subsidi Mobil Hybrid Tuai Kritik, Boros BBM dan Timbulkan Emisi Gas
Sejumlah kalangan menilai pemberian insentif untuk mobil hibrida senilai Rp 40 juta per unit, bertolak belakang dengan misi pemerintah untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan menekan emisi gas rumah kaca. Selain itu, pakar energi dan pakar transportasi menyebut bahwa kebijakan penyaluran insentif untuk mobil hibrida juga berpotensi mengerek tingkat kemacetan di jalan.
Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan pemerintah perlu punya rencana yang jelas soal alokasi insentif pada kendaraan listrik. Penyaluran insentif pada mobil hibrida dinilai tak menyelesaikan masalah utama, yakni beban impor BBM dan emisi gas rumah kaca.
"Persoalan pemberian insentif kendaraan listrik bukan hanya soal menurunkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Malah justru harus menurunkan konsumsi BBM dan impor minyak. Selama ini, itu yang jadi masalah," kata Fabby kepada Katadata.co.id, Selasa (27/12).
Lebih lanjut, Fabby menganggap bahwa penyaluran insentif untuk mobil jenis hibrida tak urgen diterapkan. Alasannya, sumber energi mobil hibrida mayoritas masih berasal dari bensin. Sementara, pemanfatan baterai sebagai sumber energi masih minim.
Fabby mengatakan, rata-rata penggunaan baterai pada mode listrik di kendaraan hibrida hanya mampu menempuh jarak 50 kilometer (KM). "Artinya sebagian konsumsi BBM itu masih akan terjadi dengan mobil hibrid," ujar Fabby.
Sejumlah pabrikan otomotif kini menjajal peluang pada penjualan mobil hibrida yang bisa melaju dengan bahan bakar bensin maupun listrik yang bersumber baterai, satu diantaranya adalah Toyota Kijang Innova Zenix hybrid yang dilengkapi dengan mode electric vehicle (EV). Kendati dilengkap dengan fasilitas EV, perusahan tidak bisa memastikan seberapa jauh Innova Zenix bisa melaju hanya dengan energi listrik tanpa adanya intervensi mesin.
"Jarak tempuh saat mode EV tidak bisa dipastikan, bergantung kondisi mobil digunakan," kata Chief Engineer Toyota Motor Corporation, Hideki Mizuma, sebagaimana diberitakan GridOto, Selasa (29/11).
Insentif Moda Transportasi Massal
Fabby melanjutkan, penyaluran insentif kendaraan listrik seharusnya menyasar pada moda transportasi umum yang bisa menampung banyak orang dalam sekali angkut, seperti tambahan pengadaan bus listrik pada TransJakarta. Menurutnya, penambahan armada pada bus listrik penting dilakukan untuk memangkas waktu tunggu para penumpang dari keberangkatan satu bus ke bus selanjutnya. Hal tersebut dinilai efektif untuk menarik migrasi pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum, sekaligus menekan tingkat kemacetan di wilayah perkotaan.
"Lama jeda waktu antar satu bus dengan bus lainnya itu tergangung jumlah armadanya. Karena itu penyaluran insentif bagi pengadaan bus listrik ini harus diperbanyak volumenya agar lebih cepat," ujar Fabby.
Sementara itu, Jakarta Smart City pernah membuat proyeksi data perbandingan panjang jalan yang dibutuhkan untuk menampung kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Hitung-hitungan ini melibatkan asumsi 100 orang yang ada di dalam kendaraan.
