Mengenal Sejarah Hari Pers Nasional yang Diperingati Setiap 9 Februari
Pendirian SPS yang menjadi sejarah Hari Pers Nasional saat itu bertolak dari pemikiran bahwa barisan penerbit pers nasional perlu ditata dan dikelola dalam segi idiil dan komersialnya. Saat itu, pers penjajah dan pers asing hidup dan berusaha mempengaruhi Indonesia.
Sesungguhnya SPS telah lahir bersamaan dengan lahirnya PWI di Surakarta, Jawa Tengah pada 9 Februari 1946. Peristiwa itu terkadang mengibaratkan PWI dan SPS sebagai kembar siam.
Pada balai pertemuan Sono Suko di Surakarta pada 9 hingga 10 Februari, wartawan seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu. Ada yang datang dari pemimpin surat kabar, majalah, wartawan pejuang dan lain sebagainya.
Dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa hal yang diputuskan. Berikut ini hasil keputusan pertemuan 9 hingga 10 Februari 1946:
1. Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), diketuai Mr. Soemanang Soerjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo.
2. Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan:
- Sjamsuddin Sutan Makmur (Harian Rakjat, Jakarta)
- B.M. Diah (Merdeka, Jakarta)
- Abdul Rachmat Nasution (Kantor Berita Antara, Jakarta)
- Ronggo Danukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto)
- Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya)
- Bambang Suprapto (Penghela Rakjat, Magelang)
- Sudjono (Berdjuang, Malang)
- Suprijo Djojosupadmo (Kedaulatan Rakjat, Yogyakarta)
Sejarah Hari Pers Nasional berikutnya terkait dengan delapan orang di atas. Delapan orang tersebut dibantu oleh Sudarjo Tjokrosisworo dan Mr. Sumanang untuk merumuskan hal terkait persuratkabaran nasional saat itu serta usaha mengkoordinasikannya ke dalam satu barisan pers nasional.
Satu barisan pers nasional itu berisi ratusan penerbitan harian dan majalah diterbitkan hanya untuk satu tujuan yakni “Menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda, mengobarkan nyala revolusi, dengan mengobori semangat perlawanan seluruh rakyat terhadap bahaya penjajahan, menempa persatuan nasional, untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat”.
Komisi dengan 10 orang itu disebut Panitia Usaha yang dibentuk Kongres PWI pada 9 – 10 februari 1946 di Surakarta. Kemudian, para pihak bertemu lagi bertepatan dengan para anggota bertugas menghadiri sidang Komite Nasional Indonesia Pusat yang berlangsung pada 28 Februari hingga maret 1946. Komisi membicarakan masalah pers kemudian sepakat perlu membentuk wadah untuk mengkoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar dan disebut dengan SPS.
