Ekonom Ingatkan Kepemilikan Asing di Surat Utang Negara Terlalu Tinggi

Kepemilikan asing mencapai 39,25% dari total Rp 1.988,33 triliun Surat Berharga Negara (SBN) yang bisa diperdagangkan. Otoritas disarankan untuk mengarahkan investor asing ke instrumen investasi lain.
Martha Ruth Thertina
18 Agustus 2017, 12:46
Dolar
Arief Kamaludin|KATADATA
Dolar

Upaya pemerintah untuk memperbesar porsi kepemilikan investor domestik di Surat Berharga Negara (SBN) belum efektif. Kepemilikan asing tercatat terus meningkat hingga nyaris mencapai 40%. Para ekonom pun memberikan sinyal lampu kuning.

Kementerian Keuangan mencatat, per Selasa (15/8) lalu, besaran SBN yang bisa diperdagangkan (tradable) tercatat sebesar Rp 1.988,33 triliun. Dari jumlah tersebut, kepemilikan asing mencapai 39,25% atau Rp 780,44 triliun. Jika ditambah dengan kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain, maka porsi asing mencapai 46,01%.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, tren peningkatan dana asing di SBN terjadi lantaran mulai akhir tahun lalu, muncul ekspektasi bahwa utang jangka panjang Indonesia bakal memperoleh peringkat layak investasi (investment grade) dari lembaga peringkat internasional, Standard and Poor’s. Ekspektasi tersebut jadi kenyataan pada Mei tahun ini.

“Karena ekspektasi itu (kepemilikan asing) trennya naik. Kemudian, ada hedge fund yang besar-besar dulu belum bisa masuk, kemudian masuk (ketika Indonesia mendapat peringkat layak investasi),” kata David kepada Katadata beberapa waktu lalu. (Baca juga: Pemerintah Segera Luncurkan Paket “Sakti” Pemacu Investasi)

Idealnya, menurut dia, porsi asing maksimal 30%. Hal ini untuk mengurangi risiko di pasar SBN lantaran investor asing peka terhadap sentimen global. Alhasil, investor asing bisa saja menarik keluar dananya secara tiba-tiba sehingga menekan pasar SBN.

“Kalau sudah hampir 40% berisiko karena berpotensi berbaliknya kondisi pasar,” ucapnya. Porsi asing yang mencapai 40% tersebut, menurut dia, juga tertinggi di antara negara ekonomi berkembang lainnya. Di Malaysia dan Thailand, misalnya, porsi asing di surat utang pemerintah berkisar 20-30%. (Baca juga: Perbanyak Produk Investasi, OJK Ingin Saingi Pasar Modal Thailand)

Dalam pantauannya, ada beberapa hal yang bisa memicu arus keluar dana asing ke depan. Ia mencontohkan konflik di Timur Tengah, Laut Cina Selatan, hingga semenanjung Korea yang bisa saja berdampak ke pasar finansial sehingga mempengaruhi likuiditas global. Bila itu terjadi, pasar modal domestik bisa terkena getahnya.

Selain itu, ia juga menyinggung soal kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed) yang tengah menaikkan secara bertahap bunga dana-nya dan akan mulai menurunkan neraca keuangannya. Kondisi tersebut juga bisa mempengaruhi likuiditas global dan berdampak pada pasar modal domestik.

Hal senada diungkapkan Ekonom Bank Permata Josua Pardede. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, aksi jual yang dilakukan oleh investor asing di pasar SBN atau pasar saham umumnya juga akan mendorong aksi jual oleh investor domestik. “Pada akhirnya akan menekan kondisi di pasar keuangan lebih buruk lagi,” ucapnya.

Melihat risiko tersebut, David menyarankan agar pemerintah dan otoritas keuangan mulai memecah konsentrasi dana asing. Caranya ,dengan memperkenalkan instrumen investasi lain di luar SBN, misalnya obligasi terbitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Efek Beragun Aset (EBA), atau memperkenalkan produk investasi baru separuh obligasi separuh ekuiti. “Memang harus pelan-pelan appetite dialihkan,” ucapnya.

Di sisi lain, selain memperbanyak variasi produk investasi, Josua menyarankan agar pemerintah mendorong investor-investor domestik untuk meningkatkan kepemilikannya di SBN. “Mendorong investor-investor domestik seperti dana pensiun, asuransi dan reksadana untuk meningkatkan kepemilikannya pada SBN,” kata dia.

Dalam catatannya, kepemilikan asing pada SBN meningkat sekitar Rp 116 triliun sepanjang tahun ini, sementara kepemilikan asuransi meningkat Rp 20 triliun. Sedangkan kepemilikan dana pensiun meningkat Rp 13 triliun dan kepemilikan reksadana meningkat Rp 7 triliun.

 

Video Pilihan

Artikel Terkait